View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | F1D012030 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ESSY RACHMI PUDILA |
| Judul Artikel | PERJUANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) DALAM PENGAJUAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2014-2015 |
| Abstrak | Penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut: 1) memahami dan menjelaskan perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2014-2015; 2) Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2014-2015. Penelitian ini dilandasi oleh perspektif institusionalisme baru dan paradigma nonpositivisme khususnya konstruktivisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan fenomenologi, serta studi lapangan sebagai jenis penelitiannya. Sampai pada tahun 2015, perjuangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam mengajukan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS) belum berhasil. Perjuangan tersebut dibatasi pada beberapa bentuk perjuangan yang menunjang agar RUU tersebut berhasil masuk pada pembahasan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Adapun bentuk perjuangan tersebut, antara lain: 1) melakukan kampanye bersama masyarakat; 2) menggali konstruksi hukum; 3) melakukan advokasi kepada legislatif terpilih periode 2014-2019; 4) membuat draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam menjalankan strateginya, faktor pendorong perjuangan tersebut adalah dukungan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Pergantian Kepemimpinan Nasional dan antrian panjang di Dewan Perwakilan Rakyat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul RUU KS tidaklah mudah. Karena, hingga akhir tahun 2015 BALEG belum melihat urgensi hadirnya RUU tersebut yang dibuktikan dengan diletakannya RUU KS sebagai longlist untuk Prolegnas 2015-2019 pada urutan 167 atau berada di urutan ketiga dari terakhir. Dengan demikian, perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2014-2015 tidak selalu berjalan mulus. |
| Abstrak (Inggris) | The main purpose of this research is to comprehend and defining Komnas Perempuan (National Women Commission) struggle to propound an abolishment of the sexual violence law draft in 2014–2015. And also, to comprehend and defining the both sides of factors, the factors that hindering and the factors that encouraging the struggle to propound an abolishment of the sexual violence law draft in 2014–2015. This research will be based on new institutionalism perspective and a non-positivism paradigm. In particular, this research will be based on constructivist paradigm. The methods used in this research are qualitative method with a phenomenology approach. This research also using field study as the type of the research. Until 2015, the Komnas Perempuan struggle to propound a abolishment of the sexual violence law draft is not success yet. Those struggle were implemented thus the sexual abolishment law draft could pass the Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives Legislation Council). Therefore, those strategies were divided into four main strategy, those strategies are: 1) Making a communal campaign; 2) Discovering the law construction; 3) Advocating the 2014–2019 elected legislature; 4) Making an academic paper draft and an abolishment of the sexual violence law draft. To execute those strategies, the main encouraging factor is based on the support from the people whereas the main hindering factor of the strategies is the transformation of the national leadership as well as the long queues at the House of Representatives. The conclusion from this research is attesting that the struggle from the Komnas Perempuan in propounding an abolishment of the sexual violence law draft was not easy. The struggle wasn’t easy because until the end of 2015, the House of Representatives Legislation Council didn’t saw the law draft’s urgency. This was proven when the law draft was treated as a longlist in the 2015–2019 Program Legislasi Nasional (National Legislation Program) and ranked in rank 167, or in a third sequence from the bottom of the list. Therefore, this research could conclude that the struggle of the Komnas Perempuan to propound an abolishment of the sexual violence law draft in 2014–2015 was not having a straight and easy way. |
| Kata Kunci | Komnas Perempuan, bentuk perjuangan, rancangan undang-undang |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Sofa Marwah, M.Si. |
| Nama Pembimbing 2 | Triana Ahdiati, M.Si. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 24 |
Page generated in 0.0692 seconds.