View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | F1D012044 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | YUKA MUTIARA AZHAAR |
| Judul Artikel | KONFLIK AGRARIA HAK KEPEMILIKAN LAHAN GOVERMENT GROUND (GG) di DESA CILEULEUY KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 |
| Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bagaimana konflik agraria hak kepemilikan lahan Goverment Ground di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tahun 2016 dan (2) mendeskripsikan bagaimana akibat dari konflik hak kepemilikan lahan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat penggarap di Desa Cileuleuy. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai tinjauan ulang pada catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik hak kepemilikan lahan yang tejadi di Desa Cileuleuy disebabkan karena terdapat perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan pertentangan dan saling klaim mengklaim di tataran masyarakat sehingga terjadilah konflik agraria. Kepentingan yang dibawa oleh masyarakat penggarap adanya alasan utama yang terkait kepentingan sosial ekonomi dikarenakan lahan GG merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kepentingan yang dibawa oleh BPN Kuningan merupakan kepentingan politik berupa kewenangannya, kewenangan yang dilkaukan oleh BPN terkait menghanguskan SK Bupati tahun 1985 yang menyatakan bahwa masyarakat penggarap memiliki hak milik bersertifikat atas tanah tersebut, dihanguskan karena masyarakat tidak dapat membayar kewajiban pembayaran kepada negara maka hal inilah sebagai pemicu konflik. Adapun upaya penyelesaian konflik melaui mediasi yang dilakukan oleh DPRD Kuningan Komisi 1, hasilnya bahwa BPN mengahanguskan SK sudah melalui prosedur dengan bukti yang ada dan masyarakat penggarap sudah tidak dapat lagi mengelola lahan tersebut dikarenakan akan dialihfungsikan lahannya oleh pemilik lahan tersebut. (2) Pasca peralihan status lahan GG berakibat pada kehidupan sos-eko masyarakat penggarap. Pertama berubahnya struktur sos eko penggarap, kedua hilangnya sumber penghasilan penggarap, dan ketiga pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. |
| Abstrak (Inggris) | This study aims to describe (1) how the agrarian conflict of land rights of Goverment Ground in Cileuleuy Village, Cigugur District, Kuningan District, 2016 and (2) describes how the consequences of land tenure conflict on the socio economic life of the cultivators in Cileuleuy Village. The research used qualitative method with case study approach. Data collection using in-depth interviews, observation, and documentation. Selection of informants using purposive sampling technique and snowball sampling. This study uses interactive data analysis that is, data reduction, data presentation, and conclusion as a review of field notes. The results of this study indicate that land tenure conflicts that occurred in the Village Cileuleuy caused because there are differences of interests that cause conflict and claim claims at the community level so that there is agrarian conflict. The interests brought by the community are the main reasons related to the socio-economic interest because GG land is agricultural land managed by the community for daily needs. While the interest brought by BPN Kuningan is a political interest in the form of its authority, the authority imposed by the relevant BPN menghanguskan decree of the Bupati of 1985 stating that the tenants have certified ownership of the land, was burnt because the community can not pay the obligations of payment to the country then this As a trigger for conflict. The conflict resolution efforts through mediation conducted by DPRD Kuningan Commission 1, the result that BPN mengahanguskan SK has been through the procedures with existing evidence and the farmers are no longer able to manage the land due to land converted by landowners. (2) After the transition of GG land status resulted in the socio-economic life of the tiller community. First the change of sos eko tiller structure, second loss of income source of tenant, and third faded public trust to government. |
| Kata Kunci | Konflik Agraria, Government Ground, Cileuleuy |
| Nama Pembimbing 1 | Andi Ali Said Akbar, S.IP,M.A |
| Nama Pembimbing 2 | Drs Bambang Suswanto,M.Si |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0659 seconds.