View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A114004 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | EDDO RIO |
| Judul Artikel | PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI IZIN KEGIATAN PENAMBANGAN (STUDI PUTUSAN PTUN SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/PTUN.SMG JUNCTO PUTUSAN PT.TUN SURABAYA NOMOR : 135/B/2015/PT.TUN.SBY JUNCTO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) : NOMOR 99/PK/TUN/2016) |
| Abstrak | Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Semarang Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg, Putusan PTTUN Surabaya Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 99 PK/TUN/2016, yang akan menguraikan bagaimana perbedaan dalam menentukan tenggang waktu gugatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dalam penelitian ini juga akan membahas pertimbangan hukum hakim pada Putusan Peninjauan Kembali dalam membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai objek sengketa. Majelis Hakim PTUN Semarang serta PTTUN Surabaya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak menentukan keabsahan objek sengketa tersebut. Namun Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat belum daluwarsa dan menentukan keabsahan keputusan objek sengketa yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan cara menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan antara Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yaitu sejak “diumumkannya”, dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yaitu sejak “mengetahui”. Selain itu, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan meliputi aspek prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). |
| Abstrak (Inggris) | This research was based on the decision of state administrative procedure law (PTUN) of Semarang Number 064/G/2014/PTUN.Smg, the decision of high court of the state administration (PTTUN) of Surabaya Number: 135/B/2015/PT.TUN.SBY, and judicial review (PK) Number: 99 PK/TUN/2016, which will describe the the difference in determining the interval period of the lawsuit according to Law Number 5 of the year 1986 regarding state administrative procedure law, SEMA Number 2 of the year 1991, and SEMA Number 3 the year 2015. In this research will also discuss the judges' legal considerations on the Judicial Review in canceling the Central Java Governor's Decree No. 660.1 / 17 on Environmental Permits of Mining Activities by PT Semen Gresik (Persero) Tbk as the object of the dispute. The Panel of Justices of PTUN of Semarang and PTTUN of Surabaya stated that the Plaintiff's claim was expired and did not specify the validity of the object of the dispute. However, the Panel of Judges of the Review states that the Plaintiff's claim has not been expired and determines the validity of the disputed object's decision that is contrary to the laws and General Principles of Good Government (AUPB). Normative juridical approach method with law and case approach was used in this research. Secondary data were used in the form of literature books and citing relevant legislation. The conclusion that can be drawn from this research, there is a difference in determining the interval period of the lawsuit between Article 55 of Law Number 5 of The Year 1986 regarding PERATUN which used "announced", differ with SEMA Number 2 of The Year 1991 and SEMA Number 3 Year 2015 which used " acknowledged". In addition, the object of the dispute is contrary to the laws and regulations such as aspects of procedures and substances, and General Principles of Good Government (AUPB). |
| Kata Kunci | Peninjauan Kembali, Tenggang Waktu Gugatan, Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Lingkungan. |
| Nama Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Nama Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 19 |
Page generated in 0.1125 seconds.