View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | F1B014074 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | DWI RATNASARI |
| Judul Artikel | STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERMUKIMAN DI KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak | Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti akan berimplikasi pada jumlah kebutuhan yang akan semakin besar termasuk kebutuhan lahan. Selama ini lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain (permukiman), akibatnya lahan pertanian secara terus menerus akan mengalami konversi lahan ke permukiman. Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan sebaiknya mampu melihat peluang, tetapi juga dapat melihat permasalahan yang akan terjadi. Dampak yang diakibatkan dari pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian yang produktif akan menyebabkan ketahanan pangan dan produksi hasil pertanian akan terganggu dan adanya pembangunan yang tidak dikendalikan dengan baik. Jika tidak diantisipasi, dan tidak dilakukan dengan strategi-strategi yang tepat maka alih fungsi lahan pun tidak teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Permukiman dilihat berdasarkan aspek peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meteode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman masih belum maksimal, belum memiliki peraturan terkait zonasi, insentif dan disinsentif dalam rangka perlindungan lahan pertanian serta sulit untuk menerapkan sanksi yang tegas dalam pengimplementasiannya. Tingginya nilai land rent perumahan dibandingkan land rent pertanian dan nilai opportunity cost yang tidak diperoleh petani menjadi salah satu faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman masih banyak terjadi. Kabupaten Purbalingga dirasa masih memerlukan peraturan-peraturan yang mengatur lebih rinci terkait zonasi, perlindungan lahan pertanian maupun insentif dan disinsentif. Kata Kunci: Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, Peraturan Zonasi, Strategi Pemerintah |
| Abstrak (Inggris) | The increasing number of citizens implies to higher quantity of the necessary land resource. So far, agricultural land has less economic value compared to other lands (settlement), and as the consequence agricultural land will continue to be converted into settlements. Local government as the policy maker be aware of the consequences, along with the available opportunity of land development. Converting productive agricultural land to settlements area will destabilize food independence and agricultural supply, especially when land development is not managed properly. If not anticipated with proper strategies, land conversion may lead to inefficient land coversion.The purpose of this research is to identify government’s strategy in the Control of Functional Conversion of Agricultural Land to Settlements based on several aspects including zoning, permit issuance, incentive and disincentive as well as sanctions in dealing with the related problems. This research employs qualitative method in which informants are selected with purposive sampling technique. The result of the research shows that the local government of Purbalingga has not yet employed proper strategies in the control of functional conversion of agricultural land to settlement, in terms of the inavailability of regulations regarding zoning, incentives and disincentives in order to protect agricultural land as well as of the obstacles in enforcing sanctions following the violation of the regulations. Significantly higher land rent cost in settlement area compared to that of agricultural land, as well as the absence of opportunity cost in part of the farmers, become factors causing land conversions in many parts of the region. It is evaluated that Purbalingga regency requires further rules regulations that specify the procedures of zoning, agricultural land protection, incentives and disincentives. Keywords: Government Strategies, Incentives and Disincentives, Sanctions Imposition, Zoning Regulations |
| Kata Kunci | Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, Peraturan Zonasi, Strategi Pemerintah |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Dr. P. Israwan Setyoko, MS |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Bambang Tri H, M.Si |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.047 seconds.