View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A012295 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ZIAD ABDULLAH |
| Judul Artikel | ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TANJUNG BALAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 913 K/PDT.SUS-BPSK/2016 |
| Abstrak | ABSTRAK Timbulnya permasalahan Sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sesuai dengan pengaduan Termohon Keberatan selaku Konsumen/Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Tanjung Balai pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KotaTanjung Balai, sehingga pada tanggal 14 Maret 2016 (sesuai uraian di dalam putusan BPSK Kota Tanjung Balai) dilakukan pra sidang akan tetapi Pemohon Keberatan tidak menghadirinya, dengan alasan pemanggilan persidangan tidak patut dan lagipula permasalahan a quo bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjung Balai. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan menggunakan konsep legisme yang positivistis. Konsep ini hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dan melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 memutuskan bahwa BPSK Tanjung Balai berwenang memutuskan perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. adalah murni hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian, yaitu masalah wanprestasi, maka sengketa harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata kunci : Kewenangan, BPSK, Perlindungan Konsumen |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT The incidence of Consumer Dispute between the Objection Appellant and the Respondent Objection in accordance with the complaint of the Respondent Objection as the Consumer / Debtor PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Branch of Tanjung Balai at the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) of the Municipal Government of Balai Peninsula, so that on March 14, 2016 (as described in the decision of BPSK Kota Tanjung Balai) was pre-trialed but the Objection Appeals did not attend, for reasons of improper trial summing and moreover the a quo issue is not the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Tanjung Balai City. Approach method used is normative juridical that approach method use positivistis concept of legism. This concept of law is seen as synonymous with the written norms that are created and enacted by authorized state institutions or authorities and view the law as an independent normative system, closed and independent of real life. Based on the result of the research, it can be concluded that the Supreme Court Decision Number 913 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 decided that BPSK Tanjung Balai has the authority to decide the case between M. Ridwan Sitorus and PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. The dispute is not a consumer dispute, the case between M. Ridwan Sitorus and PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. is purely a civil law relationship subject to the treaty law, namely the issue of default, then the dispute must be settled by the District Court rather than by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Keywords: Authority, BPSK, Consumer Protection |
| Kata Kunci | Kewenangan,BPSK,Perlindungan Konsumen |
| Nama Pembimbing 1 | I Ketut Karmi Nurjaya, S.H.,M.Hum |
| Nama Pembimbing 2 | Eti Purwiyantiningsih, S.H., M.H.. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0755 seconds.