View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E1A007185
Nama MahasiswaNURMALITA MAYA PUSPITA
Judul ArtikelSENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI GUNUNG KIDUL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 04/G.TUN/2007/PTUN.YK.)
AbstrakPenelitian ini menggunakan dasar bahan hukum dari Putusan PTUN yakni Putusan No.04/G.TUN/2007/PTUN.YK. Dalam putusan tersebut, Penggugatnya adalah Sudiyarso, Tergugatnya adalah Bupati Gunungkidul, serta objek gugatann berupa Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso. Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan karena merasa diperlakukan tidak adil, dimana dia dijatuhi sanksi oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Saudara Supriyatmo dijatuhi sanksi oleh Tergugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal keduanya terbukti melakukan kesalahan yang sama yaitu melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Hakim mengenai keabsahan surat keputusan objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama dilihat dari aspek prosedur dan substansi, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas retroaktif, kepastian hukum, proporsionalitas dan asas persamaan. Pertimbangan hukum Hakim tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Abstrak (Inggris)This study uses the basic legal materials of the decision of the State Administrative Court No. 04/G.TUN/2007/PTUN.YK.. In such verdict, a plaintiff was Sudiyarso, a Defendant was Gunungkidul Regent, and the lawsuit object was Gunungkidul Regenta Decree No. 67/UP/Kep.D/D.4 of dismissal without respect as a Civil Servant on behalf of Sudiyarso. Plaintiffs filed a lawsuit with the reason because he felt unfairly treated, in wich he sanctioned by the Defendant in the form of dismissal without respect as a Civil Servant, while Supriyatmo sanctioned by the Defendant in the form of dismissal with a respect as Civil Servant, where as both are proved of doing the same mistake that is a crime malfeasance or criminal act that has to do with the position. This study discusses a legal reasoning of judge regarding the validity of the decree object of dispute. The judges found that the decree object of dispute doesn’t conflict with the laws and regulations particulary regarding aspect of procedure and substance, and not contrary to the general principles of Good governance, especially the principle of equality. Legal reasoning of judges based on the provision of article 53 subsection (2) Law No 9 of 2004 on amandements of law No 5 of 1986 concerning State Administrative Court.
Kata KunciSengketa TUN, Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil
Nama Pembimbing 1Weda Kupita, S.H, M.H
Nama Pembimbing 2Hj. Setiajeng Kadarsih, S.H, M.H
Tahun2012
Jumlah Halaman20
Page generated in 0.0524 seconds.