View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008005 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | LIA AMALIA |
| Judul Artikel | PENYELENGGARAAN JASA ANGKUTAN KERETA API STUDI TENTANG KERETA REL LISTRIK (KRL) LINGKAR JABODETABEK OLEH PT.KAI (Persero) (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) |
| Abstrak | Penyelenggaraan perkeretaapian kini telah menunjukkan peningkatan peran yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan PT.KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jabodetabek, justru menegaskan monopoli PT KAI, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan kekhawatiran adanya suatu praktek monopoli yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa angkutan KRL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan adanya data sekunder maupun data primer mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui penelitian studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif yang akhirnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Pada hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan kereta rel listrik (KRL) lingkar Jabodetabek di Daop I Jakarta tidak dapat digolongkan sebagai praktek monopoli yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkeretaapian diselenggarakan dengan prinsip dan tujuan yang tidak sama dengan prinsip-prinsip yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena PT.KAI (Persero) dalam hubungannya dengan penyelenggaraan KRL Lingkar Jabodetabek adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan PT.KAI untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jabodetabek. |
| Abstrak (Inggris) | Operation of railways has now demonstrated increased a significant role in supporting and encouraging economic activity. The issuance of Presidential Decree No. 83/2011 on assignment PT.KAI to organize railway infrastructure Soekarno-Hatta Airport and Jabodetabek Circle Line it is asserted monopoly PT KAI. However their development raises fears of a monopoly that occurs in the operation of freight services electric train. The research was carried out with normative juridical studies, using approaches legislation and the secondary data and primary data on halal certification and labeling. Through the bibliography research afterwards was processed and analyzed by using qualitative methods are ultimately normative presented in descriptive form. On these findings, the conclusion in implementation of electric train in Jabodetabek circumference Daop I Jakarta can not be classified as a monopoly may be liable under the Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Railways organized by the principles and objectives that are not the same as the principles are prohibited under Article 17 of Law No. 5 of 1999, because PT.KAI (Persero) in relation to holding of Electric Train Jabodetabek Circle Line is an order to implement the Presidential Decree No. 83 Year 2011 Assignment of PT.KAI for Railway Infrastructure Conducting Soekarno-Hatta Jabodetabek Circle Line. |
| Kata Kunci | Monopoli, Persaingan Usaha, Kereta Rel Listrik (KRL) |
| Nama Pembimbing 1 | SUTOYO, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | SUKIRMAN, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0553 seconds.