View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1E008053 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | SRI MARGIATI |
| Judul Artikel | KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN |
| Abstrak | KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Oleh : SRI MARGIATI EIE008053 Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas usul pemakzulan dari DPR ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), spesifikasi penelitian deskriptif, dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara identifikasi kemudian inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dan akhirnya dianalisis dengan cara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah memeriksa, mengadili, dan memutus Pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketentuan mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, tidak mampu menegakkan supremasi hukum, karena terdapat celah yang merapuhkan sendi-sendi negara hukum, yaitu apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka putusan tersebut tidak bisa memberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sejak putusan dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan persetujuan anggota MPR, yang berarti pula tergantung pada konfigurasi politik di MPR. |
| Abstrak (Inggris) | THE AUTHORITY OF CONSTITUTION JUSTICE COURT IN THE IMPEACHMENT OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT By: SRI MARGIATI EIE008053 The authority of Constitution Justice Court to give the decision for the suggestion of impeachment from DPR has been stated in the Article 24C (2) UUD 1945 explained that the Constitution Justice Court must give the decision for the suggestion of DPR about the suspicion of violation by President and Vice President according to UUD. Based on the explanation above, so this research aims to find out the authority of Constitution Justice Court in the impeachment of President and Vice President. The method of research uses the normative juridical by using the Statute Approach, descriptive research specification, with the source of primary and secondary law that have been collected by identification way then inventoried to the regulation of ordinance and literature book and finally it is analyzed by qualitative normative. Based on the result of research and discussion it can be concluded that the authority of Constitution Justice Court in the impeachment of President and Vice President is to investigate, to judge, and decide the Opinion of DPR about the suspicion that the President and Vice President have conducted the violation of law and/or President and/or Vice President are not fulfill the condition anymore as the President and Vice President. If the Constitution Justice Court decides that the President a and/or Vice President are proven doing the violation to the law and/or President and/or Vice President are not anymore fulfill the condition as the President and/or Vice President so the decision of Constitution Justice Court states to agree with the opinion of DPR. The certainty about the impeachment of President and Vice President, as stated in the Article 7B (7) UUD 1945, it can not afford to implement the supreme of law, because there is the space that makes vulnerable the state of law, that is if the Constitution Justice Court decides that President and Vice President do the violation of law, so that decision can afford to stop the President and/or Vice President since the decision read in the trial of Constitution Justice Court, because based on the Article 7B (7) UUD 1945 the impeachment of President and/or Vice President just can be conducted by MPR based on the agreement of MPR members that means also depending on the politic configuration at MPR. |
| Kata Kunci | kewenangan, Mahkamah Konstitusi, pemakzulan (impeachment) Presiden, Wakil Presiden |
| Nama Pembimbing 1 | TENANG HARYANTO, S.H. M.H |
| Nama Pembimbing 2 | SATRIO SAPTOHADI, S.H. M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0516 seconds.