View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1E008025 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | AYU PRIASTUTI |
| Judul Artikel | PROSES PERADILAN DAN PROSES POLITIK DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945 |
| Abstrak | Pemilihan istilah impeachement tidak dikenal dalam sistem perundangan di Indonesia. Namun, disadari atau tidak proses impeachment telah menjadi sejarah di Indonesia. Impeachment merupakan tuduhan atau dakwaan terhadap Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Impeachment bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia namun perubahan UUD 1945 menyebabkan adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah: “Bagaimana proses peradilan dan proses politik dalam pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 ?” Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Metode penyajian bahan hukum dengan cara teks naratif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses impeachment di Indonesia melalui 3 lembaga negara secara langsung yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu : 1. Proses Politik di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi / penyelidikan” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. 2. Proses Peradilan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 3. Proses Politik di MPR. Keputusan MPR dalam sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. |
| Abstrak (Inggris) | Impeachement term election is not recognized in law system in Indonesia. However, whether consciously or not impeachment process has become history in Indonesia. Impeachment is the accusation or indictment against the President or other high Officials from state office. Impeachment is not new in the constitutional history of Indonesia, but the 1945 changes caused changes to the state system as well as related to the mechanism of termination of the President and / or Vice President. Based on the above mentioned conditions, the problems studied are: “How does the judicial process and the political process in the dismissal of President and Vice President under the 1945 Constitution ?” The method of approach in this study is a normative juridical approach. Specification is descriptive. Material source of law is secondary legal materials. Legal materials collection method using the method of literature study. Methods of presenting material in a way the law in the form of narrative text descriptions systematically arranged. Based on the results of research and discussion, it can be summed up as follows: The process of impeachment in Indonesia through 3 direct state agencies conducted through 3 stages, that is: 1. Political process in the House. Parliament through its oversight process rights "investigation / inquiry" over allegations that the President and / or Vice President committed acts that can be categorized as an action belonging to the reasons for impeachment. 2. Judicial Process by the Constitutional Court. The Constitutional Court shall pass a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the alleged violations by the President and / or Vice-President under the Constitution. 3. Political Processes in the MPR. Special session of the Assembly in the decision to dismiss the President and Vice President must be attended by at least 3/4 of the number of members and approved by at least 2/3 of the members present. |
| Kata Kunci | impeachement, proses, pemberhentian |
| Nama Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2008 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0701 seconds.