View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008014 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | SIGAP DHARMA APRIDHIKA |
| Judul Artikel | KAJIAN YURIDIS PEREDARAN MATA UANG ASING DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA |
| Abstrak | KAJIAN YURIDIS PEREDARAN MATA UANG ASING DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA JURIDICIAL STUDY CIRCULATION OF FOREIGN CURRENCY IN THE BORDER REGION INDONESIA AND MALAYSIA SIGAP DHARMA APRIDHIKA, SULITYANDARI, DAN ARYUNI YULIANNTININGSIH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Dapridhika@gmail.com ABSTRAK Negara adalah salah satu subjek hukum internasional. Sejak saat Indonesia menyatakan kemerdekaan maka Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat, yang berwenang menentukan mata uangnya sendiri. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah wajib digunakan dalam : setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Dalam faktanya di beberapa daerah masih ada yang menggunakan mata uang ganda terutama di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peredaran mata uang di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia serta mengetahui akibat hukum, jika transaksi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak menggunakan mata uang Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian menemukan hukum in abstracto dalam kasus in concerto. Peraturan yang dapat diterapkan untuk peredaran mata uang asing di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akibat hukum apabila transaksi dilakukan di willayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka transaksinya batal demi hukum. Para pihaknya diancam sanksi sebagai pelanggaran pidana. Kata Kunci : peredaran mata uang, transaksi dan kedaulatan. |
| Abstrak (Inggris) | JURIDICIAL STUDY CIRCULATION OF FOREIGN CURRENCY IN THE BORDER REGION INDONESIA AND MALAYSIA SIGAP DHARMA APRIDHIKA, SULITYANDARI, DAN ARYUNI YULIANNTININGSIH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Dapridhika@gmail.com ABSTRACT The state is one of the subjects of international law. Ever since Indonesia declared independence, Indonesia is recognized as a sovereign state, which is to set its own currency. According to Article 21 paragraph (1) of Act No. 7 of 2011 About Currency Rupiah must be used in: any transaction that has the purpose of payment; settlement of other obligations that must be met with money and / or other financial transactions. In fact, in some areas there are those who use multiple currencies, especially in border areas. This study aims to determine the currency circulation arrangements in the border region of Indonesia and Malaysia as well as knowing the legal consequences, if the transaction is in the border regions of Indonesia and Malaysia do not use the currency of Indonesia. Using the method of normative juridical approach to legislation and specification studies found in the case law in abstracto in concerto. Regulations applicable to the circulation of foreign currency in the border regions of Indonesia and Malaysia, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Act No. 7 of 2011 About Currency, Law No. 23 Year 1999 concerning Bank Indonesia, the Book Civil Law Act, and Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings. Legal consequences if the transaction is done in willayah border of Indonesia and Malaysia made using foreign currency, the transaction is canceled by hukum.Peraturan that can be applied to the circulation of foreign currency in the border regions of Indonesia and Malaysia, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 , Act No. 7 of 2011 About Currency, Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, the Code of Civil Law, and the Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings. Legal consequences if the transaction is done in willayah border of Indonesia and Malaysia made using foreign currency, the transaction null and void. The threatened sanction it as a criminal offense. Keywords: circulation of currency,transaction and sovereignty. |
| Kata Kunci | peredaran mata uang, transaksi dan kedaulatan. |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Sulistyandari., S.H., M.Hum |
| Nama Pembimbing 2 | Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0594 seconds.