View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A006319 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | REZA AMRULLAH |
| Judul Artikel | KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
| Abstrak | Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat. Secara khusus pasal 122 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Sekretaris Daerah memiliki kedudukan sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya. Namun sangat sedikit literatur ataupun perundang-undangan yang menjelaskan kedudukan Sekretaris Daerah mengakibatkan kurang jelasnya wewenang Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai kewenangan Sekretaris Daerah dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai kewenangan Sekretaris Daerah dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sekretaris Daerah memiliki kedudukan sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil baik secara atribusi ataupun melalui pelimpahan wewenang secara mandat kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah yang ditunjuk. Namun dalam peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dicantumkan secara jelas mengenai kedudukan Sekretaris Daerah sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil. |
| Abstrak (Inggris) | The founding of Civil Servants is really important to increase the performance of Civil Servants in giving public serving. Particularly, Article 122 (4) of The Legislation of 2004 about District Government stated that, The District Secretary has a state as a Founder of Civil Servants in its area. However, the lack literary or Legislation that explain more about the state of District Secretary causes the unclearness of the authority of the District Secretary in Civil Servants Founding. So, it needs more advance examine about the District Secretary’s authority in Civil Servants founding. The method that was used in the research of District Secretary’s authority in Civil Servants Founding was normative juridical. From the result of the research it found that the District Servants has a state as a Founder of Civil Servants and it has the Authority to do a founding of Civil Servants in an attribution or through a mandated authority to Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) that is chosen. Nevertheless, there is no specific or clear explanation about the state of District Secretary as a Founder of Civil Servants in implementation regulation of the 32 Legislation of 2004 about District Government. |
| Kata Kunci | Kewenangan, Pembinaan, Pegawai Negeri Sipil. |
| Nama Pembimbing 1 | Tedi Sudrajat, SH.,MH. |
| Nama Pembimbing 2 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, SH.,MH. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 13 |
Page generated in 0.0503 seconds.