View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1E008021 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | SULISTRIYONO |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENGANGKAT TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak | KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENGANGKAT TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh SULISTRIYONO E1E008021 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Namun dalam melaksanakan tugas dan pembangunan tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil secara maksimal dikarenakan kurangnya Pegawai Negeri Sipil, untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan cara mengangkat tenaga honorer. Terkait dengan permasalahan tenaga honorer pemerintah mengeluarkan Kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang didasarkan pada inventarisasi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka tenaga honorer mempunyai kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. |
| Abstrak (Inggris) | CENTRAL GOVERNMENT POLICY IN LIFTING honorary CANDIDATE BEING CIVIL SERVANTS IN THE DISTRICT BANYUMAS by SULISTRIYONO E1E008021 Civil Servants (PNS) serves as an element of the state apparatus whose job is to provide services to the community in a professional, fair, just and equitable in the administration of state duties, government and construction. However, in performing its duties and such development was not able to be implemented by the Civil Service to its full potential due to lack of the Civil Service, to resolve the problem by lifting the temporary employees. Related to the issue of honorary government issued a policy that Government Regulation Number 56 Year 2012 changes to both the Government Regulation Number 48 Year 2005 concerning the appointment of Honorary Workers become candidates for Civil Servants. This study aimed to determine how regulation of Honorary Appointment to Labor candidate for Civil Servants in Banyumas. The method used in this research is normative, descriptive research specification analysis is based on the inventory of legislation. Given the aforementioned then temporary employees have a clear position in the national legal system. |
| Kata Kunci | kebijakan, pengangkatan, tenaga honorer |
| Nama Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H. |
| Tahun | 2008 |
| Jumlah Halaman | 22 |
Page generated in 0.0605 seconds.