View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008078 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | DIAN KUSUMASTUTI |
| Judul Artikel | TINJAUAN TENTANG TRANSFORMASI CAPE TOWN CONVENTION TAHUN 2001 KE DALAM HUKUM INDONESIA (Studi Terhadap Penyeragaman Transaksi Pembiayaan Benda Bergerak Khususnya Pesawat Udara Dan Mesin Pesawat |
| Abstrak | Hukum, doktrin, dan praktek di Indonesia tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia belum berkembang dan seringkali menimbulkan persoalan praktis dalam tataran implementasi perjanjian internasional di dalam kerangka sistem hukum nasional. Kewajiban untuk melakukan transformasi dalam perjanjian internasional yang bersifat law-making kerap menjadi masalah tersendiri dalam tataran hukum nasional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap transformasi perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan dan kewajiban Indonesia pasca meratifikasi perjanjian internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui teori monisme, Indonesia cukup melakukan inkorporasi norma-norma perjanjian internasional melalui mekanisme pengikatan diri, sedangkan menurut teori dualisme, dengan konsekuensi Indonesia harus mentransformasi norma-norma perjanjian internasional ke dalam perundang-undangan nasional dengan proses yang lebih rumit. Cape Town Convention sendiri ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 1 Maret 2006, lima tahun setelah teks konvensi diadopsi dan diratifikasi melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2007. Ketika UU Penerbangan Tahun 1992 hendak direvisi maka berbagai hal yang terkait dengan Cape Town Convention dimasukkan ke dalam UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Bab IX yang berjudul Kepentingan Internasional Atas Objek Pesawat Terbang dimulai dari Pasal 71 hingga 82. |
| Abstrak (Inggris) | Law, doctrine, and practice in Indonesia about the status of international treaties in internal law was underdeveloped and often makes a practical problem at the level of implementation of international treaties within the framework of national legal systems. The obligation to used the transformation of international treaties in the term of law-making are often becomes problematic at the level of national law This studies aims to determine the arrangement of the transformation of international treaties into legislation and the obligation of the international treaty itself after being ratified by Indonesia. The research method is using normative juridical based on legislation and conceptual approaches. Based on monism theory, Indonesia was enough to do an incorporation of international treaty norms through self-binding mechanism, whereas according to dualism theory, with consequences Indonesia should transformed the norms of international treaties into national legislation with more complicated process. Cape Town Convention itself was signed by Indonesia on 1st March in 2006, five years after the text was adopted and ratified with Presidential Decree Number 8 Year 2007. When The Act of Aviation in 1992 was about to be revised, many things that related to the Cape Town Convention are conversed into the Act of Aviation Number 1 Year 2009 Section IX, entitled as International Interest on Aircraft Objects starts from Article 71 to 82. |
| Kata Kunci | Transformasi, Cape Town Convention, Indonesia, UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman. S.H, M.Sc |
| Nama Pembimbing 2 | Aryuni Yuliantiningsih S.H, M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 12 |
Page generated in 0.057 seconds.