View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008157 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | IKHWAN KURNIAWAN HADI PUTRA |
| Judul Artikel | ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-X/2012 TENTANG YUDISIAL REVIEW TERHADAP PASAL 1 ANGKA (6), PASAL 25 AYAT (2) DAN PASAL 25 AYAT (4) UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA |
| Abstrak | Rahasia intelijen negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Rahasia Intelijen diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Intelijen Negara. Pengaturan mengenai rahasia intelijen ini berarti bahwa terdapat pengurangan hak asasi warga negara terhadap informasi publik dari Intelijen Negara. Hak atas keterbukaan informasi dijamin dalam Pasal 28 F Undang- Undang Dasar 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rahasia adalah salah satu asas yang menjadi ciri khas Intelijen Negara. Rahasia Intelijen sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dinilai sangat luas dan memungkinkan terjadinya penafsiran karet, dikhawatirkan terjadi kesewenang wenangan dengan mendasarkan pada pasal ini, sehingga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dari Intelijen Negara menjadi berkurang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas perihal kesesuaian pengaturan rahasia intelijen negara dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode kepustakaan kemudian disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah rahasia intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 |
| Abstrak (Inggris) | Secrets of National Intelligence regulated in Act Number 17 of 2011 on National Intelligence. Intelligence secrets provided in Article 1 point 6, Article 25 paragraph (2) and Article 25 paragraph (4) of the Law National Intelligence. The regulation of the secret of intelligence means that there is a reduction in these rights of citizens to public information from the State Intelligence. Right to information transparency is guaranteed in Article 28 F 1945 Constitution and further regulated in Act Number 14 of 2008 on Public Information Transparency. Secrecy is one of the principle that characterizes the State Intelligence. Intelligence secrets as provided in the aforementioned article considered to be very broad and allow for miss interpretation _, concerns have been raised based on the arbitrary abuse of these article, so the public information disclosure and the accountability of National Intelligence is reduced. Therefore, the authors are interested to discuss the suitability of the regulation of state intelligence's secret in the act No. 17 of 2011 on National Intelligence against the constitution 1945 This study uses a normative juridical method, through the Statute approach. Sources of legal materials used is the primary, secondary and tertiary legal material. The legal materials collected through the methods of literature research then presented in the form of a systematic description. The conclusion of these research is the secret of state intelligence based on Act Number 17 Year 2011 on National Intelligence is in accordance with the 1945 Constitution |
| Kata Kunci | Rahasia Intelijen Negara, Hak Keterbukaan Informasi |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. H. M. Fauzan, SH, M.Hum |
| Nama Pembimbing 2 | H.A. Komari, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 21 |
Page generated in 0.066 seconds.