View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A009214 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | WIDI ASTUTI |
| Judul Artikel | KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DALAM PENGUJIAN NORMA HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI |
| Abstrak | Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002. Salah satu hasil amandemen ketiga UUD 1945 itu adalah pembentukan lembaga Negara baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, terdapat kontroversi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pernah menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar karena dirasa merugikan hak konstitusional para pemohon. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan secara tegas yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar hanya mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. |
| Abstrak (Inggris) | Indonesia’s current constitutional system has undergone changes that are very important and fundamental. Change is the result of the 1945 of constitution amandements have been made of the People’s Consultative Assembly (MPR) in 1999 to 2002. One result of the third amandement of the 1945 Constitution was the creation of a new state agency called the Constitutional Court. Constitutional Court has the authority to justify at the first and last level final decision is final to test legislation against the Constitution of Judicial review, to decide disputes authorities between state institution whose the authorities granted by the Constitution, to decide disputes election result, and decide on the dissolution of political parties. In addition, constitutional court must provide the decision on the opinion of the House regarding the alleged violations by the President and / or the Vice President according to the Constitution. In the process, there is controversy regarding the authority of the Constitutional Court who had tested the Replacement Government Regulation Legislation (Perppu) of the basic law because it is considered detrimental to the constitutional rights of the applicant. This is because there are no rules expressly mention that the Constitutional Court is authorized to test a Replacement Government Regulation Legislation (Perppu) against the basic law. In the basic law only regulates that the Constitutional Court is authorized to examine legislation against the 1945 Constitution, and to examine the regulations under the legislation of the authorities of the Act Supreme Court. |
| Kata Kunci | Mahkamah Konstitusi, Perppu |
| Nama Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 1 |
Page generated in 0.0604 seconds.