View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E1A009126
Nama MahasiswaSILVIA MAYANA SARI
Judul ArtikelTINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PULAU MIANGAS (LAS PALMAS ISLAND) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
AbstrakBerdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut konsep negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan ini sering memunculkan berbagai ancaman. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah masalah batas maritime antara Indonesia dan Philipina atas Pulau Miangas. Sebelum hal itu terjadi, Pulau Miangas pernah menjadi sengketa antara Amerika Serikat dan Belanda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa Pulau Miangas antara Amerika Serikat dan Belanda serta untuk mengetahui penetapan batas maritim menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekuder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada tahun 1906 muncul sengketa Pulau Miangas antara Amerika Serikat dan Belanda. Max Huber sebagai Arbitrator memutuskan bahwa Pulau Miangas menjadi bagian dari wilayah Belanda. Atas dasar hukum internasional, Pulau Miangas secara otomatis beralih ke Indonesia pada saat souvereiniteitsoverdracht walaupun Philipina mengklaim Pulau Miangas berdasarkan Treaty of Paris 1898 Penetapan batas maritim Pulau Miangas antara Indonesia dan Philipina menurut UNCLOS 1982 masih dalam proses perundingan. Penetapan batas ZEE masih dalam proses perundingan, Laut Teritorial tidak perlu dirundingkan karena nautical miles lebih dari 12 mil, dan Landas Kontinen belum dibicarakan.
Abstrak (Inggris)Based on UNCLOS 1982, Indonesia is a country that embraces the concept of the Archipelagic State. The geographical condition of Indonesia as an archipelagic state emerges some threat. One of that threat is a problem about maritime boundaries between Indonesia and Philippine through Miangas Island became dispute between United State of America and Netherland. The purpose of this research is to find out of settlement dispute of Miangas Island between United State of America and Netherland, and to find out of the determining of maritime boundaries between Indonesia and Philippine according to UNCLOS 1982. This research uses a normative juridical approach, with secondary data collection consisting of primary legal material and secondary legal material. In 1906, the dispute of Miangas Island was emerge between United State of America and Netherland because there was a Netherland’s flag in the territory of United State of America and that dispute was done by arbitration. Max Huber as The Arbitrator decided that Miangas Island forms in its entirety a part of Netherland territory. Based on the international law, automatically Miangas Island move to Indonesia upon soevereiniteitsoverdracht although the Philippine claimed Miangas Island based on Treaty of Paris 1898. The determining of maritime boundaries of Miangas Island between Indonesia and Philippine is still on going. The determining of boundaries Exclusive Economic Zone is still on going, Territorial Sea is no need negotiation because the nautical miles is more than 12 miles, and Continental Shelf is no negotiation yet.
Kata Kuncipenyelesaian, sengketa, Pulau Miangas, batas maritim
Nama Pembimbing 1Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
Nama Pembimbing 2Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.
Tahun2013
Jumlah Halaman16
Page generated in 0.0579 seconds.