View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A007192 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | WIDHI DWI NUGROHO |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR FORMAL DALAM MASA PENEMPATAN OLEH PT. SURYA PACIFIC JAYA (TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI) |
| Abstrak | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indoseia sektor formal yang diberikan oleh P.T Surya Pacificjaya selaku Pelaksana Penempatan TKI Swasta ( PPTKIS) . Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari data sekunder dan data Primer, kemudian diolah, disajikan dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa P.T Surya Pacificjaya telah melakukan perlindungan terhadap TKI sektor formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. P.T Surya Pacificjaya dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap TKI sektor Formal juga mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permenakertrans Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan TKI sektor Formal dalam masa penempatan oleh P.T Surya Pacificjaya adalah dengan mendaftarkan setiap TKI yang akan diberangkatkan dalam program asuransi TKI yang diatur dalam Permenakertrans Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam masa penempatan P.T Surya Pacificjaya melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKI yang di tempatkannya sesuai dengan ketentuan pasal 55 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. |
| Abstrak (Inggris) | The research was conducted with the aim to analyze the authority of the People's Consultative Assembly in amending the constitution (Undang-Undang Dasar/UUD) after the Amendement of UUD 1945. Then, this study aimed to determine the role of changes in the procedures for the constitution after the amendement of the UUD 1945 the People's Consultative Assembly. To achieve these objectives, the research was conducted using normative research. Data were collected secondary then processed, presented and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data. The results stated that the People's Consultative Assembly has the authority to change the UUD after the amendement of the UUD 1945 in accordance with the provisions of Article 3 verse (1) the amendement of the UUD 1945. People's Consultative Assembly in the procedures of the authority to amend the UUD after the amendement of UUD 1945 also follow the provisions set forth in Article 37 amandement UUD 1945; Laws No. 27 Year 2009 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Council of Regional Representatives; and People's Consultative Assembly Decree Number I/MPR/2010 Indonesia concerning the Rules of Procedure of the Republic of Indonesia People's Consultative Assembly. People's Consultative Assembly in carrying out its authority to change the UUD after the Amandement UUD 1945 regarding the verdict form changes to the UUD after the amendment of UUD 1945 is to use judgment and decision changes the UUD set out in Article 74 verse (1) letter a Decision of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number I/MPR/2010 concerning the Rules of Procedure of the Republic of Indonesia People's Consultative Assembly. Regarding the change in the UUD after the amendement of UUD 1945 if only the need for a special commission consisting of statesmen, relevant experts and lawyers in performing assessments that can be decided by the plenary Session of the form that has been confirmed by Rules of Procedure of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia to establish a special commission requires in order to produce change for the better and more perfect. |
| Kata Kunci | Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia sektor formal, P.T Surya Pacificjaya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. |
| Nama Pembimbing 1 | Sutikno, S.H |
| Nama Pembimbing 2 | Bambang Heryanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
Page generated in 0.0567 seconds.