View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A006011 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | DAOLAH MALIK IRANI |
| Judul Artikel | HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD 1945 |
| Abstrak | Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya falsafah pembinaan dalam pemidanaan, namun perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap pidana mati semakin gencar seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan hukuman mati dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa eksistensi dan penjatuhan/penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Demikian halnya dengan hak asasi manusia yaitu “hak untuk hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 keberlakuannya tidak bersifat mutlak namun ada pembatasan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait dengan pambahasan HAM di Indonesia, yaitu khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 dalam Perkara Permohonan Pengujian Pasal 365 ayat (4) KUHP terhadap UUD 1945, telah memberikan kejelasan bahwa tidak ada satupun hak asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. |
| Abstrak (Inggris) | The conceptual debate about the usage of death punishment as the precaution tools of crime has appeared since the development of guidance philosophy about the condemnation but the debate between pro and contra to the death punishment is being more often in accordance with the global issue about the human right. Based on the above explanation, so the writer is interested to do the research about the implementation of death punishment in the protection perspective of human right based on the 1945 Constitusion. This research uses juridical approach, research specification is analytical descriptive, and the material source of law uses the material la w of primary and secondary that have been collected through the identification and inventory to the the law regulation and book literature then they are analyzed by using method of qualitative normative. Based on the result of research and discussion it is obtained the conclusion that the existence and the implementation of death punishment does not being contradicted with the 1945 Constitusion because the human rights that are regulated in 1945 Constitusion doest not has the absolute characteristic. Moreover the human rights are “the right to live” as regulated in the Article 28A and Article 28I (1) 1945 Constitusion its valid does not has the absolute characteristic but there is the boundaries, that in running the right and freedom every people obligate to honor the Human Right of other people and must comply to the boundaries that is determined with the ordinance as regulate in the Article 28J (2) 1945 Constitusion. With the legal interpretation the Constitution Court is in their some decisions related with the discussion of Human Right in Indonesia, especially in the Constitution Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 in the Examination Request Case Ordinance Number 22 in 1997 about the narcotic to the 1945 Constitusion and Constitution Court Decision Number 15/PUU-X/2012 in the Examination Request Case Article 365 (4) KUHP to the 1945 Constitusion has given the explanation that there is no any human right in Indonesia that has absolute characteristic and without boundaries. |
| Kata Kunci | Kata kunci: hukuman mati, hak asasi manusia |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum |
| Nama Pembimbing 2 | H.A. Komari, SH., M.Hum |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 140 |
Page generated in 0.0598 seconds.