View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | P2EA11056 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | TOTO WASONO |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH BAPAS PURWOKERTO (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cilacap) |
| Abstrak | Toto Wasono. NIM. P2EA 11056. Implementasi Kebijakan Pendampingan Psikologis Oleh BAPAS Purwokerto (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cilacap). Pembimbing I: Dr. Setya Wahyudi, S.H.,M.H.. Pembimbing II: Dr. Hibnu Nugroho.,S.H.,M.H. Efek buruk pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendampingan psikologis oleh Bapas Purwokerto dan kendala yang dihadapi Bapas Purwokerto dalam proses pendampingan psikologis di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Cilacap, anak dan keluarga yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto dan Lembaga Bantuan Hukum dan LSM Citra Cilacap serta dokumentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resor Cilacap. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pendampingan psikologis oleh Bapas Purwokerto di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap belum dapat meminimalkan dampak psikologis pada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena Pendampingan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh BAPAS yang dilakukan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan masih terbatas hanya untuk memenuhi kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan. Kendala yang dihadapi Bapas Purwokerto dalam proses pendampingan psikologis di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap yaitu: 1) Rasio BAPAS dengan wilayah kerja yang tidak seimbang, dimana wilayah kerja BAPAS Klas II Purwokerto meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. 2) Fasilitas operasional Bapas. 3) Belum tersedianya kantor unit kerja Bapas di wilayah Kabupaten Cilacap. 4) Pendidikan formal petugas BAPAS Purwokerto sarjana hukum. 5) Belum adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan psikologi. 6) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan 7) Sistem informasi yang belum terintegrasi. |
| Abstrak (Inggris) | Toto Wasono. NIM. P2EA 11056. Psychological Assistance Policy Implementation By BAPAS Purwokerto (Studies In Cilacap Police Jurisdiction). Adviser I: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Adviser II: Dr. Hibnu Nugroho., S.H., M.H. Adverse effects on children due to the involvement of children in the criminal justice process can be physical and emotional suffering such as fear, anxiety, sleep disturbances, appetite disturbances and psychiatric disorders. This study aims to determine the implementation of the policy by the psychological assistance and Bapas Purwokerto Purwokerto Bapas obstacles encountered in the process of psychological assistance in Cilacap Police jurisdiction. This study uses a socio-juridical approach. The data were obtained from interviews with the Head of Women and Child Protection Unit (PPA) in Cilacap Police, children and families who are dealing with the law, Correctional Center (Bapas) Purwokerto and Legal Aid and NGOs Image Cilacap and documentation of cases of children in conflict with the Police law in Cilacap. The conclusion of this research is the implementation of policies by Bapas Purwokerto psychological assistance in Cilacap Police jurisdiction can not minimize the psychological impact on children in conflict with the law. This is due to psychological assistance to children in conflict with the law by BAPAS conducted by social research is still limited only to fulfill the Official Report. Obstacles encountered in the process of Purwokerto Bapas psychological assistance in Cilacap Police jurisdiction, namely: 1) BAPAS ratio with an unbalanced work area, where the working area of Class II BAPAS include Banyumas Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara and Kebumen. 2) operating facilities Bapas. 3) Lack of Bapas unit office in the district of Cilacap. 4) Formal education officer Purwokerto BAPAS law degree. 5) The absence of personnel educational background of psychology. 6) Lack of coordination among government agencies, and 7) that are not yet integrated information systems. |
| Kata Kunci | Pendampingan, Balai Pemasyarakatan, Anak, Tindak Pidana |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Setya Wahyudi, S.H, M.H |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 21 |
Page generated in 0.0601 seconds.