View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A009032 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | JOHAN PRABAWA |
| Judul Artikel | CERAI TALAK KARENA ISTERI TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ISTERI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0371/Pdt.G/2012/PA Bks) |
| Abstrak | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat prinsip perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga salah satu azas tersebut adalah untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Menjadi persoalan yaitu ketika keputusan hakim memberikan talak raj’I pada perceraian salah satu pihak telah murtad, hal tersebut menjadikan permasalahan dalam larangan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak raj’i karena isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri pada putusan Nomor 0371/Pdt.G/2012/PA Bks. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode analisis bahan hukum adalah Kualitatif. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak yang dimohonkan oleh pemohon dengan alasan isteri tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri pada putusan Nomor 0371/Pdt.G/2012/PA Bekasi dengan mengabulkan talak raj’i berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa lebih tepat hakim menjatuhkan talak bain shugra, bukan talak raj’i. Karena termohon telah berpindah agama, hal tersebut menjadikan adanya larangan perkawinan seperti yang diatur pada pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan jo pasal 40 huruf c Kompilasi hukum islam |
| Abstrak (Inggris) | Act No. 1 of 1974 on Marriage for the marriage principle to form a happy family and eternal, so that one of these principles is to embarrass the divorce occurrence. This research is aimed to finding out the issued judges consideran a determination that raj'i divorce because there are not wife duties usefull based on the Bekasi Religious Court No. 0371/Pdt.G/2012/PA Bks. In this study is used normative juridical to investigation these objectives which statute approach. The perspective is used specifications research and analytical method is qualitative legal materials. Base on the research have conclusion on raj'i divorce licence that judges grant determination that raj'i divorce because there are not wife duties usefull on the Bekasi Religious Court No. 0371/Pdt.G/2012/PA Bks. Legal application is based on article 19 (f) of the Government Act No. 9 / 1975 jo article 116 (k) Compilation of Islamic Law. On the basis of the results and conclusions of the above discussion can be suggested that judge should impose shugra bain divorce, not raj’i divorce. It’s mean because the defendant has moved on religion. It makes the marriage prohibition base on the Article 8 f of Marriage Act in conjunction with Article 40 ( c ) Compilation of Islamic Law. |
| Kata Kunci | Talak, Raj'i, Murtad |
| Nama Pembimbing 1 | Mukhsinun, S.H.,M.H |
| Nama Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H.,M.H |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 15 |
Page generated in 0.0671 seconds.