View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A009035 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | SUBKHAN HIDAYATULLAH |
| Judul Artikel | DISPENSASI KAWIN (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0051/Pdt.P/2012/PA.Bms) |
| Abstrak | DISPENSASI KAWIN (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0051/Pdt.P/2012/PA.Bms) Oleh : Subkhan Hidayatullah NIM : E1A009035 ABSTRAK Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan mengenai batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun pada keadaan tertentu calon mempelai yang belum mencapai batas umur perkawinan dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Penetapan nomor 0051/Pdt.P/2012/PA.Bms, alasan permohonan yang diajukan para pemohon adalah karena kedua calon mempelai masih dibawah batas umur perkawinan, calon mempelai wanita telah hamil 2 (dua) bulan, calon mempelai tidak ada hubungan mahrom dan hal yang menghalangi perkawinan; dan menurut majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dengan spesifikasi penerapan aturan hukum pada perkara inconreto. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 0051/Pdt.P/2012/PA.Bms kurang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan majelis hakim memberikan dispensasi kawin adalah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, menghindari fitnah di masyarakat dan menentramkan hati calon mempelai sehingga ketertiban masyarakat dapat terwujud. Majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketentuan mengenai larangan kawin dan ketentuan mengenai kawin hamil. Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Batas Umur Perkawinan |
| Abstrak (Inggris) | MARRIAGE DISPENSATION (Case Study in Banyumas Religious Court Decision No. 0051/Pdt.P/2012/PA.Bms) By : Subkhan Hidayatullah NIM : E1A009035 ABSTRACT Article 7 Clause (1) Law No. 1 Year 1974 about marriage states the provisions on marriage age limit is 19 for man and 16 for woman. However, in certain circumstances the groom/bride who has not reached the marriage age limit may request a dispensation to marry to the court in accordance with Article 7 Clause (2) Law No. 1 Year 1974. In the decision No. 0051 / Pdt.P / 2012 / PA.Bms, there are some reasons filed by the applicants, i.e. both the groom and the bride are still under the marriage age limit, bride has already been two months pregnant, the groom and the bride have no mahrom relationship and some other reasons that preclude the marriage; According to the judge, the case has fulfilled the requirements of Article 6 and Article 7 Clause (2) Law No. 1 Year 1974. Statute Approach was applied in this research with the specification of the application of the rule of law in case inconcreto. The judge’s consideration to grant the marriage dispensation in the decision No. 0051 / Pdt.P / 2012 / PA.Bms is less appropriate towards Article 7 Clause (2) Law No. 1 Year 1974. The reason why the judge granted the marriage dispensation is to avoid more disadvantages, to avoid slanders in the society and to reassure the groom and the bride so that social order can be realised. The judge should also consider the provisions on the marriage prohibition and pregnant marriage. Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Age Limit |
| Kata Kunci | Dispensasi Kawin, Batas Umur Perkawinan |
| Nama Pembimbing 1 | Trusto Subekti, S.H., M.Hum. |
| Nama Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 13 |
Page generated in 0.0715 seconds.