View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | P2FB10016 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | Drs. E. GUDONOHADI |
| Judul Artikel | RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) |
| Abstrak | Pelaksanaan otonomi daerah mengharapkan bahwa setiap kabupaten/kota tidak tergantung pada pemerintah pusat, tetapi daerah dapat hidup mandiri. Kemandirian suatu daerah tidaklah mudah, namun satu hal yang perlu dipikirkan ialah bagaimana daerah itu menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah sehingga dapat tercipta struktur yang efektif dan efisien, dimana struktur tersebut diharapkan dapat menampung cakupan kerja yang luas serta beban kerja yang tinggi. Ternyata cukup banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam mengelola daerahnya sendiri sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif dan efisien. Menghadapi kenyataan ini maka penelitian tentang Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja) menjadi lebih menarik dan menantang untuk dilakukan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat apakah di Satpol PP terjadi perubahan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja. Penelitian ini mengacu pada teori birokrasi, dimana birokrasi memiliki sejumlah makna, diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (the executive organs of government); dan keseluruhan pejabat publik (public officials), baik itu pejabat tingkat tinggi ataupun rendah. Namun karakteritik umum yang melekat pada birokrasi dari ketiga makna tersebut adalah keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintah. Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Skala organisasi pemerintah yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk memiliki birokrasi yang memiliki karakteristik sebagai birokrasi Weberian. Birokrasi menurut Weber adalah organisasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia, sehingga dapat mencapai sasarannya, karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang mempunyai kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam memilih dan menentukan informan maka peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empat aspek yaitu terkait perubahan struktur, perubahan tatakerja, perubahan orang dan perubahan peralatan kerja. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian diketahui bahwa restrukturisasi Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, merubah struktur ternyata ada perubahan yaitu walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi yakni sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Dalam hal ini rentang kontrol dilakukan oleh atasan langsung ke pelaksana dengan perlakuan yang lebih manusiawi, sehingga bawahan dalam mengerjakan tugas merasa lebih nyaman dan tidak meresa dalam tekanan. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Perubahan kedua, terkait dengan merubah tatakerja yang dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Perubahan ketiga terkait dengan merubah orang, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Perubahan keempat terkait dengan merubah peralatan kerja, yaitu kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dan kendaraan roda dua maupun roda empat. |
| Abstrak (Inggris) | With a broad scope of work and high workload, coupled with the risk of work, it is expected that municipal police have effective and efficient organizational structure. Although the scope of work only focused on three areas and two sections in each field, this was due to better adjust the region's ability to prepare a budget and personnel. The study reveal that the Banyumas municipal police restructuring done with a focus on four aspects. First, change the structure, not many changes were still adopting the previous structure with chaired by Kasat, and oversees the Secretariat as well as the three areas. Work system centered on Kasat by giving delegates to each head of corresponding duties respectively. Range of direct control by the leaders directly to the executive, which will eventually arrive at Kasat. The second change, associated with changing the work procedure is done through the control execution of tasks based on the applicable SOP. However, there were some shortcomings of work procedures especially violations discipline that delay during morning assembly. The third change associated with the change, namely by taking into account the conditions and needs of human resources in Banyumas municipal police. Until now still lacks municipal police personnel, both of quantity and quality. Training followed by personnel still limited and not able to be done routinely by technical employees. The fourth change related to change of work equipment, i.e. the conditions that exist today still lack equipment that requires changes in work or procurement of working tools. Work tool was more of a technical nature in order to support the daily operations municipal police duties, both individual and operational equipment such as vehicles and other. |
| Kata Kunci | perubahan orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tata kerja |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Dr. P. Israwan Setyoko, M.S |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. H. Slamet Rosyadi, S.Sos, M.Si |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 24 |
Page generated in 0.0657 seconds.