View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A011145 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ANDREWNOV MARGURATUA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA OVERMACHT YANG MENGAKIBATKAN KETELANTARAN PENUMPANG KERETA API |
| Abstrak | Perkeretaapian merupakan salah satu pengangkutan darat yang sekarang ini menunjang kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari pengangkutan Kereta Api adalah untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat. Dalam hal pencapaian tujuan tersebut kadang ditemukan suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya, situasi dan kondisi itu disebut dengan keadaan memaksa (Overmacht) yang dapat terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. PT. Kereta api selaku badan penyelenggara perkeretaapian tentu memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dihendaki adanya konsep pemisahan badan penyelenggara,yakni badan prasarana dan sarana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan penunjang data sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian. PT.Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan dalam hal terjadinya Overmacht yang mengakibatkan ketelantaran penumpang kereta api adalah dengan cara melakukan peralihan moda angkutan lain berupa bus. Peralihan yang dilakukan tersebut diberikan sebagai wujud pelayanan PT. Kereta Api Indonesia itu sendiri. Terkait Pemisahan badan penyelenggara yang dikonsepkan menjadi dua oleh pembentuk undang-undang, hal ini dirasa belum relevan untuk dilakukan saat ini karena hal tersebut menimbulkan kerepotan bagi operator kereta api yang harus memisahkan tanggung jawab masing-masing, sehingga sebaiknya badan penyelenggara perkeretaapian adalah tetap satu seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, yakni PT. Kereta Api Indonesia. |
| Abstrak (Inggris) | Railways is one of the overland transport of today support the needs of the community. The main purpose of the transport Railways is to facilitate the movement of people and / or goods in bulk safely. In terms of achieving these objectives are sometimes found an unforeseen circumstances, circumstances that called the state of force (coercion) that may occur due to natural disasters such as earthquakes, land floods, landslides, and others. PT. Train as carriers and railways certainly have a responsibility in that regard, although in Act No. 23 of 2007 on Railways backfire for the concept of separation of organizing body, the body of infrastructure and facilities. This study was prepared using normative juridical approach. The data used is secondary data and supporting secondary data. The data obtained were analyzed and elaborated by legal norms relating to the results of research. PT.Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto showed that the responsibilities carried out in case of coercion that resulted in neglect of passenger trains is a way to shift the other transport modes such as buses. The transition is performed is given as a form of service PT. Kereta Api Indonesia itself. Separation Related organizing body that drafted into two by the legislators, it is deemed not relevant to do at this time because it causes inconvenience for the train operator should separate responsibility of each, so that the railway is the organizing body should remain one like Law No. 13 of 1992 on Railways, namely PT. Kereta Api Indonesia. |
| Kata Kunci | Pengangkutan Kereta Api |
| Nama Pembimbing 1 | Hendro Punto Adji,S.H,M.S. |
| Nama Pembimbing 2 | Hj. Khrisnoe Kartika W,S.H,M.Hum. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 12 |
Page generated in 0.0571 seconds.