View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008089 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | OCKY OCKTAVIAN KHARISMAWAN |
| Judul Artikel | PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 |
| Abstrak | Konstitusi mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis tentang tugas pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan pembangunan dan pengendalian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa peran TNI adalah dalam hal melaksanakan tugas pertahanan dengan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka TNI berwenang untuk menggunakan kekuatan TNI untuk keperluan operasi militer perang (OMP) dan non-perang/Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pembangunan dan pengendalian Alutsista TNI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek prioritas Alutsista yang diperlukan, yaitu strategi dan metode pemenuhan Alutsista TNI, persyaratan Alutsista TNI, monitoring, evaluasi dan pengendalian. Pembangunan dan pengendalian Alutsista TNI melibatkan berbagai pihak, yaitu perguruan tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan Iptek pertahanan, industri strategis yang mendayagunakan Iptek serta Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai pengguna Alutsista. |
| Abstrak (Inggris) | Constitutional regulate the division of tasks and responsibilities between the Indonesian Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (INP) in the field of defense and state security. The country's defense as one of the functions of state government is an attempt to ensure the integrity and upholding the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. In essence, the defense of the Republic of Indonesia is every effort is universal defense that implementation is based on the realization of the rights and civic duty and belief in our own strength. Based on the above, this research seeks to analyze about the task of the Indonesian Armed Forces in the defense of the constitutional system of the Republic of Indonesia and the development and control of the Main Tool Weapon System (Alutsista) TNI. The method used in this research is normative juridical, approach legislation (statute approach) with the data in the form of secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The data was then analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the TNI's role is in terms of performing the duties of defense by upholding state sovereignty, defend the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, as well as to protect the people and the country of Indonesia from threats and harassment against the integrity of the nation and the state. In order to carry out this task, the military has the authority to use military force for purposes of military operations of war (OMP) and non-war / Military Operations Other Than War (MOOTW). While the development and control of the military Alutsista done by considering aspects Alutsista necessary priority, namely strategies and methods fulfillment Alutsista military, TNI Alutsista requirements, monitoring, evaluation and control. Development and control of the military Alutsista involving various parties, namely the universities and R & D community that has the ability to do the assessment and development of defense science and technology, strategic industries that utilize science and technology as well as the Ministry of Defense and TNI as Alutsista users. |
| Kata Kunci | pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, UUD 1945 |
| Nama Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H. M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H. M.H. |
| Tahun | 2008 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0567 seconds.