View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A011121 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | REZA DAMAYANTI |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUTUPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL (Studi Terhadap Putusan Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT) |
| Abstrak | Konsep keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu tolok ukur adalah wewenang, atau harus dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Pokok permasalahan yang terjadi adalah apabila suatu KTUN tidak sesuai dengan konsep keabsahan suatu KTUN, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu kewenangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dimaksud, yakni dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan, yaitu kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik. |
| Abstrak (Inggris) | The concept of the validity of an administrative decision, one benchmark is the authority, or to be issued by the State Administration Officials authorized. The main problem that occurs is when a KTUN incompatible with the concept of the validity of a KTUN, it will cause the cancellation of the juridical consequences of the administrative decision. And as a benchmark to test the validity of an authority with legislation and general principles of good governance. One of the State Administration dispute the question of cancellation of an administrative decision by reason of an administrative decision was issued by officials of the State Administrative unauthorized, contained in the Decision of the State Administrative Court (Administrative Court) Jakarta No. 143 / G / 2014 / PTUN-JKT. The method used to answer the problem in question, the method of juridical normative approach to legislation and case method approach. The analytical method used, qualitatively using interpretation. The study states that pembatalkan Decree of the Minister of Education and Culture No. 24 / MPK.B / 2014 was in accordance with the Laws and Regulations and the General Principles of Good Governance. |
| Kata Kunci | Kewenangan, Pertimbangan Hukum, Kesesuaian. |
| Nama Pembimbing 1 | Kadar Pamuji, S.H.,M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 1 |
Page generated in 0.0554 seconds.