View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A013046 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | NUR'AENI SETYO UTAMI |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONSINYASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA DI PENGADILAN NEGERI WATES |
| Abstrak | Oleh : Nur`aeni Setyo Utami E1A013046 Proses pengadaan tanah yang bertujuan untuk kepentingan umum sering kali mendapat pertentangan dari masyarakat. Salah satu contoh pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, dimana proses pengadaan tanah yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar. Banyak masyarakat setempat yang tidak setuju dengan besaran ganti kerugian yang ditawarkan. Dengan demikian, proses penyelesaian pembayaran ganti kerugian ini dapat diselesaikan melalui proses konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Wates. Salah satu kasusdari proses konsinyasi yang terjadi ada pada salinan penetapan Nomor 162 162/Pdt.P.K/2017/PN.Wat.antara SUNARYONO sebagai Termohon dengan PT Angkasa Pura I sebagai Pemohon. Metode yang digunakam adaah mentode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literature, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskritif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pembangunan bandara baru Yogyakarta yang bertempat di Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan tanah yang ada. Selain itu juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. |
| Abstrak (Inggris) | The process of land acquisition aimed at the public interest often gets opposition from the public. One example of land acquisition for public interest is the construction of a new airport in Yogyakarta in Kulon Progo Regency, where the land acquisition process is not running smoothly. Many local people do not agree with the amount of compensation offered. Therefore, the process of settling these indemnification payments can be settled through consignment or waivers in Wates District Court. One of the cases of the consignment process that occurred was on the copy of the determination of No. 162 162 / Pdt.P.K / 2017 / PN.Wat. among SUNARYONO as the Respondent with PT Angkasa Pura I as the Petitioner. The method used is to approach a normative juridical approach. Data used are secondary data in the form of literature books, official documents and research results from the law. Data analysis used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the results of research. The result of research stated that the process of constructing new airport of Yogyakarta located in Kulon Progo Regency has fulfilled the existing land procurement principles. In addition, it has fulfilled the provisions of the prevailing laws and regulations, Constitution of Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest, Presidential Decree Number 71 Year 2012 on Implementation of Land Procurement for Development for Public Interest and Supreme Court Regulation Number 3 Year 2016 about of How to a Appeal Objections and Displacement Custody to the District Court in Land Procurement for Development in the Public Interest. |
| Kata Kunci | Konsinyasi, Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah. |
| Nama Pembimbing 1 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H |
| Nama Pembimbing 2 | H. Supriyanto, S.H., M.H |
| Tahun | 2103 |
| Jumlah Halaman | 14 |
Page generated in 0.0543 seconds.