View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A013295 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | MUHAMAD DANARDONO |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA |
| Abstrak | Permasalahan eksploitasi penelantaran pekerja anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus diperhatikan saat ini karena sangat berdampak buruk terhadap perkembangan diri anak sehingga perlu dilakukan perlindungan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Disnakertrans Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, akan tetapi pengusaha atau pemberi kerja masih kurang mengetahui dan memahami apa saja peran yang diberikan terhadap pekerja anak. Penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap tenaga kerja anak di Kabupaten Banjarnegara dan upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, Data yang di peroleh disajikan dalam bentuk deskriptif. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif. Metode analitis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak namun belum optimal karena masih banyak hambatan dari faktor eksternal yaitu faktor ekonomi keluarganya, kultur, budaya dan keinginan dari anak itu sendiri dan juga faktor internal yaitu masih banyak pemberi kerja atau pengusaha masih kurang mengetahui dan memahami batasan-batasan penggunaan anak sebagai pekerja dan Penanganan pekerja anak formal dan nonformal dilakukan dengan mengaplikasikan program-program yang dibentuk melalui pemerintah yaitu pemeriksaan rutin, menyelenggarakan program PPA-PKH yang sudah sesuai dengan peraturan dasar mengenai pekerja anak di Indonesia, masih belum jelasnya kelanjutan dari Program PPA-PKH mengenai pendidikan bagi pekerja anak yang telah terjaring serta kurang koordinasi antar dinas terkait. |
| Abstrak (Inggris) | The case of Exploitation and neglection of child labor is one of crimes that must be noticed because it has a very bad impact on the child's self-development. So, it needs to be carried out in a comprehensive and continuous protection. The Department of Manpower and Transmigration of Banjarnegara Regency has a very important role in providing law protection for child labor, but entrepreneur or work provider still do not know and understand what role given to child labor. This research formulated the problem regarding the local government policy towards child labor in Banjarnegara Regency and what efforts made by the regional government to provide law protection to child labor in Banjarnegara Regency. The method used was normative juridical with the legislative approach and analysis. The type of data used was secondary data and primary data. The data was presented in descriptive form. Data was described in the form of narrative text. The analytical method of the data used was the qualitative normative method. The form of legal protection for child labor in Banjarnegara Regency was in accordance with Law Number 13 in 2003 concerning Manpower namely the Banjarnegara Regency Regulation Number 10 in 2017 concerning Protection of Victims of Gender and Child Based Violence. However, those were not optimal because there were still many obstacles from external factors such as the economic factors of the family, culture, culture and the desires of the child itself as. While the internal factors were many entrepreneur or work provider still did not know and understand the limitations of the use of children as workers. The handling of formal and non-formal child labor was done by applying programs that formed by government, namely a routine inspection, organizing a PPA-PKH program that was in accordance with the basic regulations on child labor in Indonesia, the continuation of the PPA-PKH Program was still unclear about the education of child workers who had been netted and lacking in coordination between related agencies. |
| Kata Kunci | Perlindungan Hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerja Anak. |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0592 seconds.