View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A014077 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | DIEN ILAYA NONITA SALAMI |
| Judul Artikel | PROSEDUR OPERASIONAL BAKU DALAM PELAKSANAAN MUTASI JABATAN ADMINISTRASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak | ABSTRAK PROSEDUR OPERASIONAL BAKU DALAM PELAKSANAAN MUTASI JABATAN ADMINISTRASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PURBALINGGA Oleh : DIEN ILAYA NONITA SALAMI E1A014077 Salah satu bagian dari Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengisian jabatan melalui promosi, mutasi dan demosi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur operasional baku dalam pelaksanaan mutasi jabatan administrasi dan implikasinya terhadap penempatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga.Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi di Kabupaten Purbalingga masih menggunakan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Implikasi hukum yang timbul karena adanya mutasi dalam jabatan administrasi berhubungan dengan status, perolehan hak serta pelaksanaan kewajiban. Implikasi lain apabila terjadi kesalahan mutasi pada saat penempatan Pegawai Negeri Sipil maka akan berdampak pada kinerja yang menurun sehingga memerlukan adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) guna memperbaiki kinerjanya. Kata Kunci : Manajemen, Mutasi, Penempatan, Pegawai Negeri Sipil |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE IN THE IMPLEMENTATION OF MUTATION ADMINISTRATION AND IMPLICATION POSITION ON PLACEMENT OF CIVIL SERVANTS IN PURBALINGGA DISTRICT By: DIEN ILAYA NONITA SALAMI E1A014077 One part of Civil Service Management is filling in positions through promotion, transfer and demotion. Mutation is a change in position / occupation / place / work done both horizontally and vertically within an organization. The problems to be discussed how are the standard operational procedures in the implementation of mutation administration and implication position on placement of Civil Servant in Purbalingga District. The approach method in this research is normative juridical approach to legislation and analysis approach. The data used are secondary data and primary data. The results of this study indicate that the procedure for implementation of mutations in Purbalingga Regency still uses the Decree of the Head of the State Personnel Agency (BKN) Number 13 of 2003 concerning the Technical Guidelines for Implementing Government Regulation Number 9 of 2003 concerning the Authority to Appoint, Transfer and Dismiss Civil Servants. Legal implications arising from mutations in administrative positions related to status, acquisition of rights and implementation of obligations. Another implication if there is a mutation error at the time of placement of Civil Servants will have an impact on declining performance so that it requires the existence of education and training (Diklat) in order to improve its performance. Keywords: Management, Mutations, Placement, Civil Servants |
| Kata Kunci | Manajemen, Mutasi, Penempatan, Pegawai Negeri Sipil |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 13 |
Page generated in 0.0577 seconds.