View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A014167 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | INDRI PUJI LESTARI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN DI KAPAL PERIKANAN ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TENTANG KASUS NELAYAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PENYIKSAAN DI KAPAL IKAN TAIWAN) |
| Abstrak | Pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal perikanan menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh tenaga kerja asal Indonesia yang memiliki berbagai permasalahan terutama pada saat pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pekerja migran menurut hukum internasional dan untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran nelayan Indonesia yang menjadi korban penyiksaan di kapal ikan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan yang ada dan menggunakan metode penyajian teks naratif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum internasional mengenai pekerja migran, tercantum dalam DUHAM Tahun 1948, ICESCR Tahun 1966, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, Konvensi ILO 1919, Deklarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 2007. Berkaitan dengan kasus nelayan Supriyanto yang meninggal di wilayah perairan Taiwan, Indonesia tidak dapat melindungi warga negaranya karena berbenturan dengan yurisdiksi negara Taiwan karena Supriyanto adalah TKI ilegal, selain itu di atas kapal ada yurisdiksi negara Taiwan, dan Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan pekerja di bidang perikanan, yaitu konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan sehingga Supriyanto tidak dapat diadili dengan hukum Indonesia dan tidak dapat diterapkan perlindungan atas hukum Indonesia. |
| Abstrak (Inggris) | LEGAL PROTECTION BY THE INDONESIAN GOVERNMENT TOWARDS MIGRANT WORKERS ON FOREIGN FISHING VESSEL UNDER INTERNATIONAL LAW (A STUDY ON THE CASE OF TORTURED INDONESIAN FISHERMEN VICTIM ON THE TAIWAN FISHING VESSEL) By: Indri Puji Lestari E1A014167 ABSTRACT The Working as ship’s crew, especially as ship’s crew in fishery industry become one of the most requested job among labours from Indonesia. Many problems often faced by Indonesian ship’s crew which is working on foreign fishery boat when pre assignation, during assignation, and full assignation. This research aims to find out the regulations of migrant workers under international law and to study the legal protection by the Indonesian government towards Indonesian fisherman who became victim of torture on Taiwan fishing vessel. This research used descriptive method with normative juridical approach to the existing regulations and used narrative text presenting method. The researcher used secondary data sources that were obtained through literature study and were systematically described. The data analysis is qualitative normative. Based on the result and discussion, it can be concluded that the international legal regulations regarding migrant workers are listed in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1966, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in 1990, Convention of International Labor Organization in 1919, ASEAN Declaration on The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in 2007. Relating to the case of Supriyanto, an Indonesian fisherman who died aboard vessel in Taiwan's territorial water, Indonesia could not protect its citizen because it collided with the jurisdiction of Taiwan as Supriyanto was an illegal worker, besides, there was jurisdiction of Taiwan state on the vessel, and Indonesia has not ratified international convention related to workers in the fisheries sector, namely the ILO convention Number 188 of 2007 on Work In Fishing Convention 2007 therefore Supriyanto could not be tried and be protected by Indonesian law. Keywords: Fishing Vessels, Migrant Workers, Legal Protection, Supriyanto |
| Kata Kunci | Kapal Perikanan, Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Supriyanto |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Nama Pembimbing 2 | Hj. Lynda Asiana, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0683 seconds.