View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A012241 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | HAFIZ SINATRYA |
| Judul Artikel | PERANAN INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN KASUS TKI DI LUAR NEGERI (Studi Tentang Kasus Siti Zaenab, TKI yang Dieksekusi Mati di Arab Saudi Tahun 2015) |
| Abstrak | Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja terbesar di ASEAN yang mengirim tenaga kerjanya ke berbagai negara di Asia, salah satunya adalah negara Arab Saudi. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Kenyataannya, banyak sekali TKI yang bekerja di Arab Saudi mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, salah satunya adalah TKI Siti Zaenab. Siti Zaenab merupakan seorang TKI yang membunuh majikannya karena dianiaya oleh majikannya sendiri dan divonis hukuman mati tahun 2001 dan baru dieksekusi tahun 2015. Selama menunggu eksekusi, pemerintah berupaya untuk menghindari vonis tersebut dengan mengirimkan surat pengampunan oleh tiga Presiden Indonesia ke Raja Arab Saudi dan melalui upaya diplomatik dengan pemberian bantuan hukum kepada Siti Zaenab. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data primer dengan teknik wawancara dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu, menjelaskan mekanisme yang diberikan oleh negara Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri terutama TKI yang bermasalah dan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam menyelesaikan kasus TKI di luar negeri. Mekanisme bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, PP Nomor 3 Tahun 2013, serta Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sebagai acuan dalam melindungi para TKI. Adapun ketentuan internasional untuk melindungi warga negaranya diatur dalam Pasal 3 ayat (1) poin b Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 poin a Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang semuanya mengatur mengenai fungsi perlindungan dari perwakilan diplomatik dan konsuler di negara penerima. Pemberian bantuan hukum oleh pemerintah Indonesia juga melihat aturan hukum yang ada di Arab Saudi dan pemerintah sudah merujuk kepada Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 serta PP Nomor 3 Tahun 2013 dalam upaya membujuk keluarga korban dengan membayar diyath dan pengiriman surat dari Presiden untuk dimaafkannya Siti Zaenab. |
| Abstrak (Inggris) | Indonesia is one of the largest labor senders in ASEAN who sends its workers to various countries in Asia, one of which is the country of Saudi Arabia. This causes many Indonesian people who want to work as Indonesian migrant workers (TKI). In fact, many TKIs who work in Saudi Arabia experience acts of violence and sexual abuse, one of which is TKI Siti Zaenab. Siti Zaenab is a migrant worker who killed her employer because she was persecuted by her own employer and sentenced to death in 2001 and just executed in 2015. While waiting for execution, the government tried to avoid the verdict by sending a letter by 3 Indonesian Presidents to the King of Saudi Arabia and through diplomatic efforts by providing legal assistance to Siti Zaenab. This study is a normative juridical study with a case approach and data were analyzed using qualitative normative methods. This study also uses primary data with interview techniques and secondary data with data collection techniques through library studies. The purpose of this study is to be able to explain the mechanism provided by the Indonesian state in protecting its citizens abroad, especially Indonesian migrant workers who are problematic and useful to find out about Indonesia's efforts to solve TKI cases abroad. The legal aid mechanism described in Law No. 39 of 2004, Government Regulation No. 3 of 2013, as well as the latest Law, namely Law No. 18 of 2017 as a reference in protecting migrant workers. The international provisions to protect its citizens are regulated in Article 3 paragraph (1) point b of the 1961 Vienna Convention on diplomatic relations and Article 5 point a 1963 Vienna Convention concerning consular relations all of which regulate the protection functions of diplomatic and consular representatives in the recipient country. The provision of legal assistance by the Indonesian government also sees the existing legal rules in Saudi Arabia and the government referring to Law No. 39 of 2004 and Government Regulation No. 3 of 2013 in an effort to persuade the families of victims by paying Diyath and sending a letter from the President to forgive Siti Zaenab. |
| Kata Kunci | Siti Zaenab, TKI, perlindungan |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum. |
| Nama Pembimbing 2 | Wismaningsih, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 18 |
Page generated in 0.0629 seconds.