View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E1A014008
Nama MahasiswaKURNIA
Judul ArtikelPERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DALAM PENGELOLAAN EKONOMI KELUARGA (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Pwt)
AbstrakPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun dalam praktiknya berumahtangga ini banyak terjadi permasalahan yang berujung dengan perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti salah satu perkara mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Pwt. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan dalam pengelolaan ekonomi keluarga Pengadilan Negeri Purwokero Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Pwt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena perselisihan dalam pengelolaan ekonomi keluarga Pengadilan Negeri Purwokero Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Pwt, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim hanya mendasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebaiknya, Majelis Hakim menambahkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Abstrak (Inggris)Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that "Marriage is an inner bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a family (household) that is eternally happy based on the One Godhead", but in practice is a household there are many problems that lead to divorce, so that the purpose of the marriage is not achieved, such as one of the cases regarding divorce that occurred in the Purwokerto District Court with Decision Number: 62 / Pdt.G / 2016 / PN.Pwt. The problem in this study is about the legal considerations of Judges in deciding divorce because of family economic disputes in the Purwokero District Court Number:62/Pdt.G/2016/PN.Pwt. The method used in this study is normative juridical, specification of prescriptive analysis research, library study data collection techniques with inventory, data collected then presented in the form of narrative texts and qualitative normative analysis. Based on the results of research and discussion on divorce due to family economic dispute in the Purwokero District Court Number: 62 / Pdt.G / 2016 / PN.Pwt, it can be concluded that Judicial Legal Considerations only base the Explanation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 In 1974 jo. Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, it is recommended that the Panel of Judges add the provisions of Article 34 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage.
Kata KunciPerceraian, Perselisihan, Pengelolaan Ekonomi Keluarga.
Nama Pembimbing 1Haedah Faradz, S.H., M.H.
Nama Pembimbing 2Rochati, S.H., M.Hum
Tahun2019
Jumlah Halaman13
Page generated in 0.1308 seconds.