View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A015124 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | PRAJA PANGESTU |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PENERAPAN AUDIT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI BIDANG MUTASI DAN IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN PENERAPAN PROSEDUR MUTASI (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak | Pasca reformasi sering kali masih ditemui bureaupathology yaitu perilaku birokrasi yang berlebihan dan bersifat kaku, hierarkis, berbelit-belit, kolusi, korupsi, dan nepotisme, tidak efisien dan efektif, dan biaya mahal. Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 merupakan harapan baru untuk mencetak ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif sehingga dikenal Manajemen ASN. Pelaksanaan Manajemen ASN tersebut perlu diawasi agar tetap sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang mana kewenangan pengawasan tersebut diberikan kepada BKN. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN tersebut dilaksanakan melalui Audit Manajemen Kepegawaian, oleh karena itu kebijakan Audit Manajemen Kepegawaian harus dibuat dan dijalankan di daerah agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan Audit Manajemen Kepegawaian dan implikasi hukum kesalahan penerapan prosedur mutasi pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan menggunakan spesifikasi deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Audit Manajemen Kepegawaian didasari Perka BKN Nomor 18 Tahun 2015 dengan tahapan rencana audit, pra pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pasca pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Implikasi hukum yang terjadi terhadap kesalahan penerapan prosedur mutasi adalah terganggunya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga Audit Manajemen Kepegawaian memperbaiki hal tersebut dan apabila pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti dapat berakibat dikenakan sanksi. |
| Abstrak (Inggris) | Post-reform is often found in bureaupathology. Birth of Law No. 5 of 2014 is the new hope for obtaining competent, reliable, and competitive ASN which is known as ASN Management. ASN consists of PNS Management and First Aid Management, where the implementation of this ASN Management needs to be monitored so that it remains in accordance with the norms, standards, and procedures for which supervision authority is given to BKN. Supervisional control of the implementation of ASN policies and management is carried out through the Civil Service Management Audit, therefore staffing Management Audit policies must be made and carried out in regions so that staffing management can run well. This research was carried out with the aim of implementing the policy of implementing Civil Service Management Audit and legal implications with the error of applying the mutation procedure to the Banyumas Regency government. Based on the method proceeded it is a normative juridical research method by requesting approval and using descriptive specifications and qualitative analysis. Staffing Research Audit is based on BKN Perka Number 18 Year 2015 which planning ,conducting and implementing audits. The legal implication that occurs in the mutation implementation is the disruption of the performance of the Village Unit Work Unit therefore the Management Audit improves these matters and encourages its involvement that proceeded with not following up and can result in needing assistance. |
| Kata Kunci | Pengawasan, Audit Manajemen Kepegawaian, Manajemen PNS |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0704 seconds.