View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A015239 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ISTIAZAH AINUN NISA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (Studi di Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak | Desa memiliki otonomi desa untuk mengurus dan mengatur sendiri rumah tangga pemerintahan desa. Kewenangan pemerintah desa untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut salah satunya adalah pelaksanaan perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga terhadap aset desa yaitu tanah kas desa. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kerja sama desa antara Pemerintah Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa dan bagaimana implikasi hukum yang timbul setelah berakhirnya perjanjian kerja sama desa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanah kas desa serta implikasi hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan analisis (analytical approach). Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanah kas desa memiliki dua bentuk, yaitu kerja sama atas prakarsa desa dan kerja sama atas prakarsa pihak ketiga. (2) Implikasi hukum yang timbul setelah dilakukan perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga adalah pengelolaan tanah kas desa setelah berakhirnya perjanjian kerja sama desa dan hasil kerja sama desa yang menjadi salah satu pendapatan asli desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. |
| Abstrak (Inggris) | Villages have the autonomy right to manage and organize their own villages. The village government authority to organize their own affairs is in the law number 6 of 2014 on about villages. The implementation of such authority is a cooperation agreement between the village and the third party to the village asset which is land. The problem of this study is how is the implementation of the agreement procedure in Kebanggan village, Sumbang, Banyumas on the management of the land and what are the legal implications that arise after the agreement ends. The aim of this study is to analyse the agreement procedure as well as the legal implications that arise from the agreement. This study used juridical-normative method with the statute approach and analytical approach.The specification was descriptive. The data sources used were primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The analysis method used was qualitative-normative. The results show that (1) the agreement procedure between the village government and the third party on the management of the land has two forms, the cooperation on the village initiative and the cooperation on the third-party initiative. (2) the legal implication that arises after the agreement is that after the end of the agreement, the result of the cooperation which becomes one of the village incomes is used to increase the shared prosperity and the life quality of the villagers. |
| Kata Kunci | Perjanjian Kerja Sama Desa, Pihak Ketiga, Pengelolaan Tanah Kas Desa. |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 20 |
Page generated in 0.0601 seconds.