View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A016205 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | TITANIA ELMAVIANA |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/2019/PN.Pbg |
| Abstrak | ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/2019/PN.Pbg Oleh: TITANIA ELMAVIANA Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Kosmetik Ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia, zat warna yang dilarang dan biasanya tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunujukan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi. Sehingga terjadi kasus dimana produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk tampil cantik malah merugikan kesehatan konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis, lokasi penelitian di UPT, PII, internet, sumber data adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier, metode pengumpulan data adalah studi kepustkaan, metode pengolahan data disusun secara sistematis, metode penyajian data adalah deskriptif analitis, dan metode analisis data adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN Pbg, bahwa konsumen belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena hakim dalam putusannya hanya menggunakan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 91 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca ra Pidana untuk menjerat pelaku usaha, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang cermat dalam menerapkan hukumnya. |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL COSMETIC CONSUMERS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN DECISION NUMBER 34 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pbg TITANIA ELMAVIANA E1A016205 Cosmetics are products that are inteded to beautify or care for face, skin, hair and so on. These products include lipstick, face powder, mascara and several others. Illegal cosmetics are products contained dangerous ingredients such as chemical compound and prohibited color additive. Its products usually do not have the official distribution permit number from Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) which indicate that the cosmetics are harmful and have not been tested in the laboratory. Due to the lack of application and control over cosmetics quality standard, the position of the consumer is not protected. Furthermore, It created an uproar when these cosmetic products that were initially purchased to make them look better but turned out to be harmful for their health instead. This study aims to determine the form of legal protection for consumers of illegal cosmetics based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The study is conducted using the juridical-normative method and descriptive-analytical specifications. The research ,which is located in UPT, PII, internet , uses the data sources such as primary, secondary and tertiary legal materials. Moreover, literary studies are used as the method of collecting data. After the data processing methods are arranged systematically, The data presentation and analysis methods are performed using descriptive analytical and qualitative normative method. Based on the results of research on the Purbalingga District Court Decision Number: 34 / Pid.Sus / 2019 / PN Pbg, consumers have not received legal protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because the verdict only uses Article 196 RI Law Number 36 Year 2009 concerning Health Jo. Article 55 paragraph 91 1 of the Criminal Code, and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law to ensnare business actors. In conclusion the Judge in making a decision is considered inaccurate in implementing the law. |
| Kata Kunci | Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal. |
| Nama Pembimbing 1 | H. SUYADI, S.H.,M.Hum |
| Nama Pembimbing 2 | AGUS MARDIANTO, S.H.,M.H |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0643 seconds.