View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E2A018014
Nama MahasiswaMUHAMMAD KHANAFI
Judul ArtikelIMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA MELALUI DANA KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS
AbstrakDana kelurahan muncul setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada Presiden pentingnya kelurahan mendapatkan seperti dana desa yang terbukti telah banyak membantu meningkatkan ekonomi warga desa. Dilematisnya Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kelurahan diutamakan melalui swakelola III atau IV. Pengadaan barang/jasa dengan swakelola adalah level manajerial. Dibutuhkan personil berkapasitas top manajer atau paling rendah middle manager. Untuk itu menyerahkan swakelola pada level kelurahan sangat riskan Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan di Kabupaten Banyumas tentunya mendasarkan pada ketentuan tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah. Implikasi hukum yang pertama adalah adanya penyerahan kewenangan secara atributif kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk melaksanakan pengadaan barang atau Jasa yang kemudian didelegasikan kepada Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat penatausahaan sebagai Pejabat Pembuat Komitemn (PPKom) dalam proses pengadaan barang atau Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan tersebut tanggung jawab dan tanggung gugat melekat pada Pejabat Pumbuat Komitmen. Implikasi hukum pengadaan barang atau Jasa dana kelurahan yang kedua adalah berdasarkan SE MENDAGRI NO. 146/2694/SJ Tanggal 27 Maret 2019 Tentang petunjuk teknis Permendagri No. 130 tahun 2018 maka setiap kegiatan pengadaan barang atau Jasa di kelurahan diutamakan menggunakan swakelola III dan IV. Banyak KPA/Lurah dan PPKom/Pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Banyumas yang merasa kesulitan dalam melaksanakan proses swakelola. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan bahwa proses pengadaan barang belanja modal yang sulit diaplikasikan menggunakan metode swakelola dalam proses pengadaan nya menggunakan mata anggaran berupa Proses Pembuatan/ Kegiatan Output Bj/ Pekerjaan Bukan Pembelian yang terdapat input material, SDM, peralatan dan metode..
Abstrak (Inggris)urban villages funds emerged after the Association of City Governments throughout Indonesia (APEKSI) proposed to the President the importance of obtaining urban villages such as village funds which have proven to help improve the economy of village residents. The dilemma of Permendagri No. 130 of 2018 concerning Urban Village Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment in Kelurahan, clearly states that the implementation of procurement of goods / services in urban villages is prioritized through self-management III or IV. Self-managed procurement of goods / services is a managerial level. It takes personnel with the capacity of top managers or at least middle managers. Therefore, giving up self-management at the kelurahan level is very risky The results showed that the policy for procurement of goods or services for urban village funds in Banyumas Regency is certainly based on written provisions made by the local government. The first legal implication is that there is an attributive handover of authority to the regional head in this case the Regent to carry out the procurement of goods or services which is then delegated to the Lurah as the Budget User Proxy (KPA) and administrative officials as Commitment Making Officer (PPKom) in the process of procuring goods or Services. In the implementation of the procurement of goods or services, the kelurahan funds are responsible and liable for the Commitment Officer. The second legal implication of procuring goods or services for kelurahan funds is based on SE MENDAGRI NO. 146/2694 / SJ Dated 27 March 2019 Regarding technical instructions for Minister of Home Affairs No. 130 of 2018, every activity for procurement of goods or services in the urban village is prioritized using self-management III and IV. Many KPA / Lurah and PPKom / Commitment Making Officials in Banyumas District find it difficult to carry out the self-management process. The Regional Government of Banyumas Regency adopted a policy that the procurement process for capital expenditure goods that is difficult to apply uses a self-managed method in the procurement process using a budget item in the form of a Bj Output Production / Non-Purchasing Work / Non-Purchasing Process which contains material input, human resources, equipment and methods.
Kata KunciImplikasi Hukum, Pengadaan Barang Atau Jasa, Dana Kelurahan
Nama Pembimbing 1Dr. Kartono, S.H., M.H
Nama Pembimbing 2Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
Tahun2020
Jumlah Halaman20
Page generated in 0.1194 seconds.