View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E1A114054
Nama MahasiswaEVI YULIANTI
Judul ArtikelDISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Pwt)
AbstrakUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon (suami maupun isteri) harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) mengatur batas usia kawin baik bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun apabila terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan seseorang harus melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Pwt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Pwt berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim sebaiknya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Abstrak (Inggris)Law Number 16 Year 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage adheres to the principle that the candidate (husband and wife) must be prepared in body and soul to be able to marry, in order to realize the goal of marriage properly without ending in divorce and obtaining good and healthy offspring. Article 7 paragraph (1) regulates the age limit of marriage for both men and women is 19 years. However, if there is an urgent situation that causes a person to get married under age, according to Article 7 paragraph (2) the parents of the man and / or the parents of the woman can ask for dispensation to the Court with very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. The formulation of the problem in this research is how the judges' legal considerations in granting the Request for Marriage Dispensation in the Purwokerto Religious Court Decision Number 0125 / Pdt.P / 2019 / PA.Pwt. The research method used is a normative juridical approach, analytical prescriptive research specifications, library study data collection techniques with an inventory, the collected data is then presented in the form of narrative text and qualitative normative data analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the judges' legal considerations in granting the Request for Marriage Dispensation against the Purwokerto Religious Court Decision Number 0125 / Pdt.P / 2019 / PA.Pwt are based on the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Judges should consider Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Kata KunciPerkawinan, Dispensasi kawin
Nama Pembimbing 1Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H.
Nama Pembimbing 2Haedah Faradz, S.H., M.H.
Tahun2020
Jumlah Halaman19
Page generated in 0.1288 seconds.