View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A013033 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | RIZKYKA HARDIMANSYAH |
| Judul Artikel | PEMANFAATAN ASET-ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) |
| Abstrak | Abstrak Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk extra ordinary crime dilakukan oleh kaum intelektual dan memerlukan penanganan secara serius. Akibat dari tindak pidana korupsi ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Upaya Negara dalam mengganti kerugian dengan cara mengembalikan aset yang telah dikorupsi atau dimanfaatkan oleh Negara, dengan dilakukan pemanfaatan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi beserta kendala. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa prosedur pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sudah sesuai dengan KUHAP, serta mendasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset. Terhadap aset yang digunakan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan serta membuktikan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi maka aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara. Adapun hambatan yang ditemui dalam proses pemanfaatan aset tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, serta internal Kejaksaan. |
| Abstrak (Inggris) | Abstract Corruption crimes are crimes that include extra ordinary crimes committed by intellectuals and require serious treatment. The consequences of this corruption crime can cause harm to the State. The State's efforts to indemnate by returning assets that have been corrupted or utilized by the State, by utilizing assets from the proceeds of corruption crimes. This research was conducted with the aim of knowing the process of The Prosecutor General of West Jakarta in the benefit of assets resulting from corruption crimes along with constraints. In order to achieve this goal and obtain in-depth data, the research was conducted using a sociological juridical approach. The method of data collection is done by interview as well as by using literature studies and documentation studies. The results of research that the procedure for utilization of assets resulting from corruption crimes in the State Prosecutor's Office of West Jakarta are in accordance with KUHAP, as well as basing on the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-027/A/JA/10/2014 dated June 13, 2014 on Asset Recovery. Against the assets used as the basis of the Public Prosecutor to prosecute and prove that the asset is the result of a corruption crime then the asset can be utilized by the State. The obstacles encountered in the process of utilizing such assets include legal factors, law enforcement factors, as well as internal Prosecutors. |
| Kata Kunci | Kata Kunci: Pemanfaatan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum; Keywords: Asset Utilization, Corruption Crimes, Public Prosecutor |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H, M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H, M.H. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 13 |
Page generated in 0.0548 seconds.