View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)E1A016184
Nama MahasiswaANNISA MUMTAKHANAH VIDI
Judul ArtikelRATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1409 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (Studi Putusan Nomor:113/G/2019/PTUN.JKT)
AbstrakRATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1409 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (Studi Putusan Nomor: 113/G/2019/PTUN-JKT) Oleh: ANNISA MUMTAKHANAH VIDI E1A016184 ABSTRAK Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dari penerbitan SK Gubernur DKI Jakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan dampak kerugian bagi PT. Jaladri Kartika Pakci sebagai pemegang izin reklamasi Pulau I dan menganalisis mengenai penerapan pembuktian yang diajukan para pihak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan objek sengketa a quo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa a-quo bahwa sistem pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta telah sesuai berdasarkan asas pembuktian bebas dan KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural, aspek substansi dan AUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kesewenang-wenangan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkan KTUN sepanjang berhubungan dengan pencabutan izin rekamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim,Pembatalan KTUN,Perizinan.
Abstrak (Inggris)JUDGES’ RATIO DECIDENDI IN THE CANCELLATION OF DKI JAKARTA GOVERNOR’S DECREE NUMBER 1409 YEAR 2018 ABOUT THE REVOCATION OF GOVERNOR'S DECREE CONCERNING GRANTING OF RECLAMATION IMPLEMENTATION PERMITS AT THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT (Study of Decision Number : 113/G/2019/PTUN-JKT) By : ANNISA MUMTAKHANAH VIDI E1A016184 ABSTRACT This research is based on the verdict Number : 113 / G / 2019 / PTUN-JKT of Jakarta Administrative Court in which will construct disputes that rises from the issuance of the DKI Jakarta Governor’s Decree as a State Administration Officer that inflicts disadvantages for PT Jaladri Kartika Pakci as the holder of the Island I reclamation permit and analyzing the application of evidence submitted by the parties as well as the judge’s legal considerations in sentencing the disputed object a quo. The approaching method used in this research is juridical normative method. The Data that being used is a secondary data which consisted of primary and secondary legal materials in the form of relevant laws and regulations dan also literatures. The conclusion that can be drawn from this research is, in the a-quo dispute, the verification system carried out by the Jakarta Administrative Court Judges is appropriate according to the principle of limited-free verification and the Administrative Decree which is the object of the dispute has contravened with laws and regulations, especially on procedural aspects, substance aspects, and The Principal of Good Governance, namely the Principle of Accuracy and the Principle of Arbitrariness. This is based on the fact that the Governor of DKI Jakarta in issuing State Administrative Decree in relation to the revocation of the Island I reclamation permit to PT. Jaladri Kartika Pakci is not in accordance with the procedures as regulated in the legislation. Based on this, the State Administrative Decree that is the object of the dispute becomes null. Keywords: Judges' Legal Considerations, State Administrative Decree Cancellation, Licensing.
Kata KunciPertimbangan Hukum Hakim,Pembatalan KTUN,Perizinan.
Nama Pembimbing 1Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H.,M.H.,
Nama Pembimbing 2Weda Kupita, S.H.,M.H.,
Tahun2020
Jumlah Halaman19
Page generated in 0.0591 seconds.