View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A116013 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | FAISHAL NABIL SAADI |
| Judul Artikel | PENERAPAN ASAS TERJANGKAU DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH |
| Abstrak | Pasal 19 ayat (4) UUPA menetapkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. Ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) ini memerintahkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang asas pendaftaran tanah salah satunya adalah asas terjangkau. Ketentuan tersebut untuk mengakomodir penerapan biaya terjangkau dalam pelaksanaan PTSL khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Adanya beban pajak tanah yang harus ditanggung oleh pendaftar. Selain itu adanya beban biaya tambahan dari luar biaya pendaftaran tanah, pada akhirnya mengakibatkan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah berpikir dua kali untuk mendaftarkan tanahnya. Selanjutnya permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan asas terjangkau dan akibat hukum dari penerapan asas terjangkau dalam PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu, pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bentuk penerapan dari asas terjangkau dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang diatur dalam pasal 33 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengenai BPHTB terhutang dan PPH tanah terhutang. Akibat Hukum dari diterapkanya asas terjangkau yaitu kepastian hukum kemudian apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka akan berimplikasi terhadap tidak sahnya sertipikat. |
| Abstrak (Inggris) | Article 19 paragraph (4) of the Constitution stipulates that for people who cannot afford to be exempt from land registration fees. The provisions in article 19 paragraph (4) instruct in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration governing the principle of land registration one of which is the principle of affordable. The provision is to accommodate the application of affordable costs in the implementation of PTSL, especially for people of the weak economic class. There is a land tax burden that must be borne by the registrant. In addition, there is an additional cost burden from outside the cost of land registration, ultimately resulting in the community, especially the weak economic class think twice to register their land. Furthermore, the problem studied is about the application of affordable principles and the legal consequences of the application of affordable principles in PTSL. This study uses legal research methods, namely, normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications, data collection methods using literature studies, and analytical methods using qualitative normative methods. The results showed the form of application of affordable principles carried out through policy making stipulated in article 33 of Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 6 of 2018 concerning BPHTB payable and PPH of land owed. The legal consequences of the implementation of the affordable principle of legal certainty then if there is abuse of authority will have implications for the invalidity of the certificate. |
| Kata Kunci | pendaftaran tanah, PTSL, asas terjangkau. |
| Nama Pembimbing 1 | H. Supriyanto. S.H.,M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Tedi Sudrajat. S.H.,M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 11 |
Page generated in 0.0582 seconds.