View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A007182 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ANGGIH SEPTIAN NUGROHO |
| Judul Artikel | Kebijakan Pembuatan dan Pelayanan E-KTP dalam Sistem Administrasi Kependudukan( Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak | Berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia harus segera diselesaikan oleh Pemerintah, karena permasalahan kependudukan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kepadatan penduduk, penyebaran penduduk yang tidak merata, pendataan penduduk yang tidak akurat, identitas ganda, dan berbagai permasalahan lainnya yang berdampak pada kegiatan lainnya, seperti pemilu dan pembangunan. Permasalahan administrasi kependudukan tersebut, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Inti SIAK adalah pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional atau di kenal dengan sebutan KTP Elektronik/ E-KTP. Pembuatan dan pelayanan E-KTP lebih modern dengan menyesuaikan kepada perkembangan teknologi informasi dalam mengatasi setiap persoalan Kartu Tanda Penduduk konvensional dan memiliki manfaat lebih daripada Kartu Tanda Penduduk konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan konsepsi legis positivis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif yang terdiri dari dua macam yaitu inventarisasi hukum positif dan Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dokumenter, kemudian disajikan dengan metode display yang di analisis dengan interpretasi sistematis dan gramatikal. |
| Abstrak (Inggris) | The various population problem in indonesia must be finished by goverment,because the population problem have influenced to another aspects in our nation life. Such as, population density,population distribution which is not spreas all over, inaccurate population data process, double identities, and many others. Furthermore, population problem also impacts in several activities, such as general elections, and development side. Those population administration problem compulses the goverment taking policy to construct SIAK. SIAK is an information system based web that is arranged based on the procedures, and it uses special standardization. The purposes of SIAK are manages administration system in order to reach a good administration, helps goverment agencies at demodraphy department to require population service. The implementation of population administration is directed towards fullfilment humant right in population administration service, statistic data population fullfilment, and as a support establihing administration system.it purposes to increase extending public service without discrimination thing. Those implementation applied in 3 ways. They are : nationally, regionally, and locally. The core of SIAK is NIK validity or we called E-KTP. Making and serving of E-ktp adapted based on modern technology. This way is considered prefer to residence indentification card (KTP) conventional. Research methodology is juridical normative. This methodology use possitive legis conception by legistation approach and analysis approach. Specification of methodology is perspective. Perspective have two ways. They are : inventarisation possitive law, vertical and horizontal sincronization research. Location of this research is population and civil registrar department at banyumas. Sources of law is taken from primary law and secondary law. Technique of data collection: the researcher uses library books and documenter files. For completing the analysis. The supporting sources are also needed. It includes display method that will be analized by interpretation system and gramatical. |
| Kata Kunci | policy,administration,population |
| Nama Pembimbing 1 | H. Sunato, SH. |
| Nama Pembimbing 2 | Tedi Sudrajat, S.H, M.H. |
| Tahun | 2007 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0534 seconds.