View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A006221 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | MUHAMAD HARYONO |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT |
| Abstrak | Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, harus memiliki kualitas dan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Pemerintah mengeluarkan aturan yang konkrit mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penegakan hukuman disiplin berat Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Pemerintahan Kota Bandung serta faktor apakah yang cenderung mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian proses penegakan hukuman disiplin berat di lingkungan Pemkot bandung dilaksanakan berdasarkan alur/tahapan-tahapan sesuai peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan hukuman disiplin PNS. Prosesnya dimulai dari pemanggilan untuk pemeriksaan, rapat pertimbangan penjatuhan hukuman, hingga dikeluarkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat oleh Walikota Bandung. Faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi proses penegakan hukuman disiplin berat yaitu; Faktor Masyarakat; banyak PNS cenderung acuh bila melihat rekan kerjanya melakukan pelanggaran disiplin, Faktor Penegak Hukum; Banyak di antara Atasan langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memahami Peraturan Pemerintah N0 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Faktor Hukum; Peraturan Pemerintah N0 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai aturan izin usaha PNS, serta aturan kawin cerai PNS. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, merupakan peraturan yang sering menjadi dasar pelanggaran disiplin berat PNS, seyogyanya ke dua peraturan tersebut dimasukan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dengan demikian hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dan memperjelas proses penegakan hukuman disiplin berat bagi PNS. |
| Abstrak (Inggris) | Civil Servants in order to perform their duties in a professional manner, must have quality and a high level of discipline. In order to achieve these objectives, the Government issued a rules regarding discipline ie Civil Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servants Discipline. This study uses social legal research, which is a research study the interrelationship between the law with other social institutions. This study aims to gain an overview of the enforcement of severe disciplinary Civil Servants in Administrative Region of Bandung and whether factors that tend to influence it. Based on the research process in the enforcement of severe disciplinary action undertaken by the municipal government Bandung flow/steps according to the rules that guide the implementation of civil service disciplinary. The process starts from the call for the examination, the meeting considered sentencing, sentencing decisions to the issuance of severe discipline by the Mayor of Bandung. Factors likely to affect the enforcement of disciplinary punishment that is severe; Community factors, many civil servants tend indifferent when you see colleagues disciplinary offense, Factors Law Enforcement; Many direct Tops SKPD not understand Civil Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Discipline, Factors law; Regulation No. 53 of 2010 on civil servants Discipline, contains no clear provisions regarding civil service rules of business license, as well as the rules of civil divorce and marriage. Government Regulation No. 6 of 1974 on the Civil Servants Activity Restriction Private Business and Government Regulation No. 45 Year 1990 on Civil Servants Licensed Marriage and Divorce, a rule that is often the basis for severe violations of discipline civil servants, should the two rules are incorporated into the Government Regulation No. 53 year 2010 on Civil Servants Discipline. Thus it is expected to simplify and clarify the process of enforcement of severe disciplinary punishment for civil servants. |
| Kata Kunci | PNS, Pelanggaran Disiplin Berat, Penegakan Hukum, Faktor-Faktor |
| Nama Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H, M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Tedi Sudrajat, S.H, M.H. |
| Tahun | 2006 |
| Jumlah Halaman | 16 |
Page generated in 0.0564 seconds.