View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E2A021002 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | MOH ANDY SOFYAN |
| Judul Artikel | KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS HILANGNYA ASSET BARANG MILIK DAERAH PANGANDARAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ciamis) |
| Abstrak | MOH. ANDY SOFYAN, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Hilangnya Asset Barang Milik Daerah Pangandaran (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ciamis)”, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Budiyono, S.H., M.Hum Anggota Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menetapkan tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis pelaku tindak pidana pencurian asset barang milik negara/daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Lokasi penelitian SMPN 2 Parigi Pangandaran. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Teori yang dipakai yaitu teori dominus litis, Asas perundang-undangan : 1) logische specialiteit, 2) systematische specialiteit. Teori /Asas Lex Specialis derogate Legi Generali. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menetapkan tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana korupsi didasarkan pada alasan sebagai berikut: Alasan yuridis yaitu pencurian terhadap aset milik negara /daerah yang dilakukan oleh PNS memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, diketegorikan sebagai tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Alasan Politik hukum pidana korupsi, dibentuknya undang-undang Tipikor bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara (asset recovery). Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Alasan filosofis, penuntutan perbuatan pencurian terhadap aset negara yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dengan diterapkan tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya yang secara ideal bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pelaku tindak pidana pencurian asset barang milik negara/daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. |
| Abstrak (Inggris) | Moh. Andy Sofyan, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, “Construction of Theft as Corruption in Cases of Pangandaran Area Lost Assets (Case Study in Ciamis State Prosecution Office)”, Guiding Committee, Chair Dr. Budiyono, S.H., M.Hum Member Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. The objective of this study was to analyze the basis of judgments enacted by Ciamis State Prosecution Office in determining theft as crime of corruption and to analyze the perpetrators of state/region assets theft that can be held accountable as stipulated as per the law on corruption. With a normative juridical approach, the research specifications were descriptive in nature. The research were conducted in SMPN 2 Parigi Pangandaran. Data were collected by means of literature study, and was presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively. The theory used was the theory of dominus litis, the principles of legislation: 1) logische specialiteit, 2) systematische specialiteit. Theory/Principle of Lex Specialis derogate Legi Generali. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the basis of considerations of the Ciamis State Prosecution Office in determining the crime of theft as a crime of corruption are based on the following reasons: The juridical reason is that the theft of state/regional property assets committed by civil servants fulfills the elements of a criminal act of corruption, categorized as a criminal act of corruption, is regulated in Article 2 and Article 3 of the Corruption Law. Political Reasons for corruption criminal law, the formation of the Corruption Law aims to recover state financial losses (asset recovery). Perpetrators can be subjected to additional punishment in the form of money penalty as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b. Philosophical reasons, the prosecution of acts of theft of state assets carried out by civil servants, by imposing criminal acts of corruption is an effort that ideally aims to create a state civil apparatus that is clean and free from corruption, collusion and nepotism as mandated in Law Number 28 1999 Implementation of a State that is clean and free from corruption, collusion and nepotism. The perpetrators of the crime of theft of state/regional property assets can be held accountable based on the provisions of the criminal act of corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) or Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. |
| Kata Kunci | Theft of Province owned properties, corruption crime liability, State financial losses |
| Nama Pembimbing 1 | Dr. Budiyono, SH. MHum |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Setya Wahyudi, SH. MH |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 120 |
Page generated in 0.0581 seconds.