View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A019072 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | ESTER CAROLYN |
| Judul Artikel | PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022) |
| Abstrak | Penuntut Umum berwenang untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk dilakukan penuntutan atau dihentikan penuntutannya. Asas dalam penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Penghentian penuntutan berdasarkan asas legalitas karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan ditutup demi hukum, selain itu juga penghentian penuntutan dilakukan karena telah terjadi penyelesaian diluar pengadilan. Penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Perkara tindak pidana korupsi dengan atas nama Nurhayati sebagai tersangka dihentikan penuntutannya didasarkan pada tidak cukup bukti. Penelitian ini membahas terkait tolok ukur dan dasar hukum dilakukannya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dan dasar pertimbangan Penuntut Umum menetapkan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka atas nama Nurhayati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konsep dan metode pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data sekunder dan data primer, data yang terkumpul disajikan dan diuraikan secara sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tolok ukur dan daar hukum penghentian penuntutan dimulai sejak Penuntut Umum menyatakan berkas perkara telah lengkap berdasarkan Pasal 139 KUHAP dan dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menetapkan penghentian penuntutan terhadap tersangka atas nama Nurhayati tidak cukup bukti bukan hanya tentang kuantitas namun juga kualitas. |
| Abstrak (Inggris) | The Public Prosecutor is authorized to assess the feasibility of a case to be prosecuted or discontinued. The principles in prosecution are the principle of legality and the principle of opportunity. Termination of prosecution based on the principle of legality due to insufficient evidence, does not constitute a criminal offense, and is closed by law, besides that, the termination of prosecution is carried out because there has been an out-of-court settlement. Termination of prosecution based on the principle of opportunity is the setting aside of cases in the public interest. The corruption case on behalf of Nurhayati as a suspect was terminated based on insufficient evidence. This research discusses the benchmarks and legal basis for the termination of prosecution by the Public Prosecutor and the reasoning for the Public Prosecutor to determine the Termination of Prosecution of the suspect on behalf of Nurhayati. This research uses normative juridical methods, using the statute approach method, concept approach method and case approach method, descriptive analysis research specifications. The data sources used are secondary data and primary data, the data collected is presented and described systematically with qualitative analysis methods. The results showed that the benchmarks and legal basis for the termination of prosecution began when the Public Prosecutor stated that the case file was complete based on Article 139 of the Criminal Procedure Code and the basis for the Public Prosecutor's consideration in determining the termination of prosecution against the suspect on behalf of Nurhayati was insufficient evidence not only about quantity but also quality. |
| Kata Kunci | Penghentian Penuntutan, Penuntut Umum, SKP2 |
| Nama Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 28 |
Page generated in 0.0561 seconds.