View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008350 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | NIKKE ELLISSE |
| Judul Artikel | FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA |
| Abstrak | ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kementerian negara dalam penyelenggaraan pemerintahanan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam melaksanakan kedudukannya, seorang Presiden di bantu oleh Wakil Presiden dan juga dibantu oleh Menteri-menteri yang memimpin suatu Departemen tertentu. Dan Menteri tersebut di angkat dan diberhentikan oleh Presiden. Urusan tertentu itu dalam pemerintahan tersebut adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT The purpose of this study was to determine the functions of line ministries in the implementation of governing based on Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. Under Article 1 section (1) of the Constitution of 1945, Indonesia is a country that shaped the unity of the Republic. Based on this it can be concluded that the shape of the State of Indonesia is a unity, whereas the form of government is a Republic. Aside form the a unity state and the form of government of the Republic, the President of the Republic of Indonesia holds the power as well as the head of state and head of government. That was based on Article 4 section (1) of the 1945 Constitution allows the system of government in Indonesia adopts a presidential system of government. In implementing its position, a President assisted by the Vice President and is assisted by the Ministers of State who leads a particular ministry. And minister in the lift and dismissed by the President. Certain matters in governance based on the Law Number. 39 of 2008 it is the Ministry which handles government affairs ministry nomenclature and scope specified in the 1945 Constitution, the government ministry who handles the scope specified in the 1945 Constitution, the government ministry who handles the order sharpening, coordination, and synchronization of government programs. |
| Kata Kunci | fungsi kementerian, Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 |
| Nama Pembimbing 1 | TENANG HARYANTO., S.H., M.H |
| Nama Pembimbing 2 | SATRIO SAPTOHADI., S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.058 seconds.