View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A008211 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | LANA RACHMALIA OCTAVANI |
| Judul Artikel | Pergeseran Kewenangan Lembaga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat) |
| Abstrak | ABSTRAK Dalam amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dari Tahun 1999-2002, terjadi dampak yang cukup signifikan terhadap ketatanegaraan di Indonesia. Amandemen yang terjadi dalam UUD 1945 tersebut telah merubah tata pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa MPR sebagai pemegang mandat dari rakyat. Artinya, MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi sehingga dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu kewenangan MPR pun antara lain menetapkan UUD, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namum setelah terjadinya amandemen UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dirubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, dan Lembaga Tertinggi Negara namun sejajar dengan lembaga negara lainnya yaitu menjadi Lembaga Negara. Selain itu tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dari sebelumnya, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Susunan dan keanggotaan MPR yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT In the amendment of the Constitution of 1945, which occurred from the year 1999-2002, there was a significant effect of the administration in Indonesia. The amandement in the 1945 Constitution has changed the governance Indonesia today, especially against state institutions. Prior to the amendment of the 1945 Constitution, described in Article 1, Section (2) that the sovereignty in the hands of the people and carried on by the MPR. Under these provisions, it means that the People’s Consultative Assembly as a mandate from the people. That is, the Assembly is the sovereign power of the people who have very high that is said to be the highest state institution. The authority of People’s Consultative Assembly are enact the Constitution, enact GBHN, select and inaugurate the President and / or Vice President. After the amendment of the 1945 Constitution, Article 1, section (2) was changed to "Sovereignty in the hands of the people and implemented in accordance with the Constitution". People’s Consultative Assembly is no longer a holder of supreme sovereignty, and the highest state institution, but apar with other state institution is a state institution. Besides the duties and authority of the People’s Consultative Assembly also experienced significant changes from the previous, the Assembly authorized the amendment and establish the Constitution, the Assembly inaugurate the President and / or Vice President, the People’s Consultative Assembly can only dismiss the President and / or Vice President in his term by basic law. The structure and membership of the Assembly under Article 2 section (1) of the 1945 Constitution states that the People’s Consultative Assembly consists of members of the House of Representative and the Regional Representative Council members elected through general elections and further regulated by law ". |
| Kata Kunci | Kewenangan Lembaga Negara setelah amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat. |
| Nama Pembimbing 1 | SATRIO SAPTOHADI., S.H., M.H |
| Nama Pembimbing 2 | TENANG HARYANTO., S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 14 |
Page generated in 0.0715 seconds.