View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | E1A007346 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | EMILIA DWITA SEPTI |
| Judul Artikel | PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN (Studi Terhadap Pasal 7 UUD 1945 Setelah Amandemen) |
| Abstrak | ABSTRAK Melalui amandemen UUD 1945, dalam beberapa aspek telah dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Presiden, baik melalui pembatasan periode masa jabatan, pembatasan kewenangan, maupun keikutsertaan Presiden dalam pengisian jabatan lembaga-lembaga negara. Berdasarkan perubahan tersebut, maka penelitian ini mengkaji perubahan masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara identifikasi kemudian inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan yang terkait dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dalam hal memegang jabatan tersebut tidak ada penegasan atau pembatasan untuk berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden. Adapun pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun demikian, dalam praktek, yang dilakukan adalah MPR ”mengangkat” bukan ”memilih”. Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan yang ditentukan secara tegas hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan. Adapun pengisian jabatan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. |
| Abstrak (Inggris) | ABSTRACT By amendment 1945 Constitution, in some aspects it had been done the restrictions to the president authority, whether through the restriction of the period position, the restriction of authority, or the restriction participation of President in the holding the position of state institution. Based on that amendment this research examines the amendment of president period position that based on Article 7 1945 Constitution after amendment. Method of research uses the Statute Approach, with the research specification of analytical descriptive, the material source of law uses the material of primary law and secondary law that collected by the identification then inventory to the ordinance regulation and literary book and it is analyzed by the method of normative qualitative. Based on the result discussion of research, it could be concluded that based on 1945 Constitution before amendment, President held the position for 5 (five) years and subsequently he could be elected again. In holding its position there was no any restriction of statement about how many he can held his position as the president. And the holding of president position was conducted through the election by MPR with the most voices. Thus, in practice it was conducted by MPR “mengangkat/appoint” not “memilih/elect”. Based on the 1945 Constitution after amendment, The president holds the position for five years, and subsequently he can be elected again in the same position for one period position. The restriction of position period that has been determined clearly only for 2 (two) times period position where it means to minimize the misusage of authority. And the holding of President position is conducted directly by public trough the public election. |
| Kata Kunci | amandemen UUD 1945, masa jabatan, presiden |
| Nama Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Nama Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2007 |
| Jumlah Halaman | 17 |
Page generated in 0.0568 seconds.