View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | P2FB08012 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | CATUR KURNIAWAN |
| Judul Artikel | Evaluasi Kinerja Sekretaris Desa di Kabupaten Purbalingga |
| Abstrak | Perwujudan otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten tentunya akan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah terutama karena ada kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan di daerah. Pengelolaan administrasi desa dinilai masih banyak kekurangan. Kinerja pelayanan aparat desa saat ini belum memuaskan, sehingga seringkali menjadi bahan pembicaraan masyarakat seperti banyaknya kantor desa yang hanya melayani masyarakat setengah hari kerja, lamanya pengurusan dokumen yang dibutuhkan masyarakat akibat kurang profesionalnya SDM aparat desa, karena sebagian besar dari mereka kurang terampil dalam mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, atau pembukuan, keuangan. Demi mewujudkan sistem pelayanan yang nyata di pemerintahan desa, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menyatakan “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Desa dari adanya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya adalah survei sedangkan metodenya, yaitu deskriptif analitis. Validitas data yang digunakan adalah validitas konstruk yaitu dengan cara mencari kerangka dari suatu konsep yang akan diteliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 78 perangkat desa yang mengkategorikan (menjadi responden) sebagian besar atau 42 responden (53,8 persen) menyatakan bahwa kinerja sekretaris deasa (Sekdes) yang saat ini diangkat menjadi PNS cukup baik. Sementara itu 21 responden (26,9 persen) menyatakan kinerja sekdes sudah baik, dan selebihnya yaitu 15 responden (19,2 persen) memberi pernyataan kurang baik terkait kinerja sekdes yang telah diangkat menjadi PNS. Hasil ini menjadi indikasi kinerja sekdes yang diangkat menjadi PNS belum sepenuhnya baik, artinya mereka belum mampu bekerja secara optimal. |
| Abstrak (Inggris) | Manifestation of regional autonomy in the district government will definitely improve the performance of local government officials, especially because there is an opportunity to actively carry out the planning, implementation and monitoring of all activities in the area. Administrative village is considered still many shortcomings. Performance of services by village officials has not been satisfactory, so often become the talk of the community such as the number of offices serving rural communities only half a day of work, the length of the documents required by the community due to lack of professional HR village officials, because most of them are less skilled in managing the administration correspondence, filing, or bookkeeping, finance. In order to realize the real service system in the village government, the central government issued a policy set out in Article 202 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004, which states "Village Secretary referred to in subsection (2) of the Civil Servants filled the meet requirements ". study was conducted to evaluate the performance of the secretary of the village hiring policy secretary of the village becoming a civil servant in the administration of the village. The research approach used in this study is a quantitative approach, whereas the type of research is a survey method, the descriptive analysis. The validity of the data used is that the construct validity of the framework by looking for a concept to be studied. Results from the study showed that out of 78 villages categorize devices (respondents) majority or 42 respondents (53.8 percent) stated that the performance of the secretary deasa (Sekdes) is now fairly well appointed as civil servants. Meanwhile, 21 respondents (26.9 percent) stated sekdes performance has been good, and the rest of the 15 respondents (19.2 percent) gave a statement about the performance sekdes poor who have been appointed as civil servants. These results are an indication of the performance of a civil servant appointed sekdes not completely good, it means they have not been able to work optimally. |
| Kata Kunci | Evaluasi Kinerja, Kinerja,Performance, Performance Evaluation |
| Nama Pembimbing 1 | Prof.Dr.Paulus Israwan S, M.S |
| Nama Pembimbing 2 | Drs. Simin, M.Si |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
Page generated in 0.0561 seconds.