View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | P2FB09037 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | AGUS IRFAN, S.Sos |
| Judul Artikel | ASPEK KELEMBAGAAN DAN KOMITMEN POLITIK PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA ERA DESENTRALISASI DI KABUPATEN TEGAL |
| Abstrak | Di tengah issu desentralisasi dan otonomi daerah, hampir semua sektor kewenangan pemerintah pusat diberikan ke pemerintah daerah, termasuk program KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Tegal. Masalahnya adalah bagaimanakah kelembagaan dan komitmen politik dalam pelaksanaan keluarga berencana era desentralisasi di Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kelembagaan KB dan komitmen politik pemerintah daerah dalam pelaksanaan keluarga berencana era desentralisasi di Kabupaten Tegal. Dengan teori kelembagaan dan komitmen politik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berlokasi di Kabupaten Tegal, yaitu para stakeholder program KB khususnya di lingkungan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan dinas terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: interview, observasi, dan dokumentasi, serta informan secara bergulir dengan teknik snowball dan purposive. Hasilnya, dari aspek kelembagaan KB: Secara internal lembaga KB di tingkat Kabupaten Tegal berbentuk badan, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Di tingkat kecamatan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT PPKB), dan di tingkat desa/kelurahan disebut Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) yang dibina oleh seorang petugas PKB/PLKB dari kecamatan setempat. Antara BPPKB, UPT PPKB, dan IMP (melalui petugas PKB/PLKB), merupakan satu jaringan kerja yang menggerakkan program KB dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan. Sedangkan jaringan kerja eksternal menunjukkan adanya jaringan kerja antara BPPKB dengan organisasi lain di luar BPPKB, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Namun, ditemukan juga adanya tumpang tindih dalam jaringan kerja BPPKB, antara bagan organisasi dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BPPKB. Rakorcam (rapat koordinasi keluarga berencana tingkat kecamatan) tidak setiap bulan. Rakordes (rapat koordinasi keluarga berencana tingkat desa) sudah tidak ada. TKBK (Tim Keluarga Berencana Keliling) tingkat kecamatan maupun di tingkat desa juga tidak ada lagi Dari aspek komitmen politik terhadap program KB masih rendah. Program KB belum menjadi program prioritas pembangunan daerah. Rendahnya komitmen politik juga menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung pelaksanaan program KB seperti: Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2007 yang menghambat akses pelayanan KB bagi keluarga miskin, minimnya alokasi anggaran, kurangnya dukungan sumber daya manusia, peraturan daerah lainnya yang overlapping, dan kelembagaan KB yang berbaur dengan urusan lain untuk pelaksanaan dan keberlangsungan program KB. |
| Abstrak (Inggris) | In the midst of decentralization and regional autonomy issues, almost all sectors of the central government's authority granted to local governments, including family planning programs (family planning). Similarly, the implementation of family planning programs in Tegal regency government. Based on qualitative research method, the family planning program is not running optimally due to changes in institutional planning and lack of political commitment from the local government Tegal regency. Family planning programs have not been considered as a matter of urgency. Lack of political commitment to produce policies that do not support the implementation of family planning programs and the impact on the lack of budgetary allocations, lack of human resources support, overlapping regional regulations, and institutions that have not been independent for family planning programs. |
| Kata Kunci | Family planning program, political commitment, and institutional |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S |
| Nama Pembimbing 2 | Drs. Swastha Dharma, M.Si |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 12 |
Page generated in 0.062 seconds.